01 Juli 2008
Batas Kepemilikan Investor Asing 15 Persen

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah menetapkan, batas kepemilikan investor asing pada BUMN yang melakukan penawaran saham perdana tahun ini maksimal 15 persen. Selain itu, investor haruslah bersifat individu dan bukan institusi.

"Jadi, yang membeli harus individu bukan institusi dan maksimal 15 persen," kata Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, dengan modal hanya 15 persen diharapkan investor asing tetap menjadi pemegang saham minoritas sehingga pengambil keputusan tetap ada di tangan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pemerintah.

Sebelumnya, pihaknya menetapkan sebanyak lima BUMN yang akan diprivatisasi melalui penawaran saham perdana (IPO/ Initial Public Offering) dipastikanakan melakukan non-deal roadshow ke Singapura dan Hong Kong pada awal Juli 2008.

Lima BUMN yang akan masuk bursa tahun ini yaitu PT Krakatau Steel, PTPN IU, PTPN IV, PTPN VII, dan PT BTN. Roadshow dilakukan untuk mendapatkan gambaran minat investor asing terhadap BUMN yang akan IPO," katanya.

Selain 5 BUMN yang akan melakukan IPO itu, ada 5 BUMN yang sudah berstatus terbuka (Tbk) juga turut mengikuti lawatan pre-marketing itu untuk memberikan informasi terkini kepada investor. "Road-show tersebut merupakan hal yang normal bagi perusahaan publik atau yang akan go public," katanya.

Pihaknya juga memastikan akan turut dalam lawatan tersebut karena beberapa investor di luar negeri menyatakan ingin mendengar langsung informasi dari pemegang saham.

Said mengatakan, keuntungan non deal roadshow adalah BUMN dapat mengetahui apakah bisa melakukan IPO tahun ini atau tidak. "Selain itu juga sebagai review apa pemilik modal masih oke dan apa yang perlu diperbaiki sehingga proposal pclcpasan-nya ketika disetujui DPR-RI telah disesuaikan dengan kondisi pasar," katanya.

Terkait dipilihnya dua lokasi untuk roadshow, mcnurut dia, selama ini, berdasarkan pengalaman, pemilik atau penanam modal berasal dari Singapuradan Hong Kong.

Oleh karena itu, ia menekankan perusahaan-perusahaan dalam negeri juga harus turut aktif untuk membeli saham-saham BUMN yang dilepas ke pasar. "Jangan hanya marah-marah kalau saham dibeli asing tapi tidak mau membeli. Padahal sebenarnya investor dari dalam negeri cukup banyak dan potensial," katanya.

Said juga menekankan pihaknya tidak akan mengambil opsi strategic sales bagi BUMN-BUMN yang telah ditetapkan untuk diprivatisasi melalui IPO. "Strategic sales (penjualan strategis) tidak mungkin kita pilih karena kalau begitu itu sama saja kita didikte oleh DPR. Sebab, dalam strategic sales ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kalau IPO tidak," kata Said Didu.

(Sumber: Suara Karya)

 Dilihat : 3154 kali