25 Juni 2008
Lima BUMN Siap IPO

JAKARTA - Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan, lima BUMN siap dilepas sahamnya ke pasar melalui skema penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) tahun ini.

Kelima BUMN itu adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, PTPN VII, PT Krakatau Steel, dan Bank BTN.

"Seharusnya semua siap, tapi yang bisa kita harapkan hingga akhir tahun paling sedikit lima BUMN," ujar Sofyan Djalil usai menyaksikan serah terima jabatan menko perekonomian dari Boediono ke Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/6).

Menurut Sofyan, hingga kini kelima BUMN itu masih dalam tahap pembahasan di DPR. "DPR, kan tidak bisa dipaksakan. Namun, saya akan mengusahakan kelima BUMN itu bisa masuk bursa tahun ini juga," tutur dia.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Aria Bima mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pelepasan saham BUMN di bursa. Pemerintah, kata dia, harus belajar dari divestasi saham BNI tahun lalu yang setelah dilepas justru harga sahamnya jatuh.

"Pemerintah jangan tergantung pada target waktu. Jadi, yang harus dijadikan patokan ya harga saham saja. Bukannya saya berburuk sangka, tapi jatuhnya harga saham BNI bisa saja disengaja agar saham-saham pemerintah cepat berkurang," ujar dia.

Aria mengusulkan penundaan privatisasi limo BUMN yang siap IPO tersebut sampai pemerintahan yang akan datang, jika harga saham BUMN itu tidak juga meningkat.

Dicicil

Namun, anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat berpendapat sebaliknya. Menurut dia, tidak menjadi persoalan jika ke-lima BUMN tersebut diprioritaskan untuk masuk bursa tahun ini. "Asalkan lewat IPO, saya setuju. IPO, kan tidak berarti melepas semua saham. Bisa dicicil, misalnya, maksimal 5% dulu," tutur Andi.

Dia juga menyetujui enam BUMN dengan saham pemerintah yang minoritas untuk dilepas melalui mekanisme penjualan strategis (strategic sales/SS). Keenam perusahaan persero minoritas tersebut adalah PT Jakarta International Hotel Development (JIHD), PT Atmindo, PT Intirub, PT PPLI, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Secara terpisah, pengamatekonomi UGM Revrisond Baswir menolak keras privatisasi, meskipun dengan cara IPO. "Bagi saya, baik IPO maupun SS sama-sama melepas kepemilikan rakyat untuk diserahkan kepada pihak swasta. Meskipun lewat bursa, tapi tetap saja yang bisa beli kan hanya segelintir orang," kata dia.

Menurut Revrisond, kolektivitas kepemilikan harus dipertahankan karena itu amanat konstitusi. "Privatisasi merupakan agenda ekonomi neoliberal. Privatisasi hanya memberi kesempatan pihak asing untuk menguasai negara ini," tutur dia.

Komite Privatisasi BUMN mengusulkan privatisasi 44 BUMN tahun ini, terdiri atas 10 BUMN limpahan tahun lalu dan 34 BUMN yang masuk daftar baru.

Dalam APBNP 2008, target privatisasi BUMN dipatok Rp 500 miliar. Angka itu lebih rendah dibanding target APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan setoran dividen BUMN dalam APBNP 2008 ditargetkan Rp 31,2 triliun, lebih tinggi dari APBN 2008 sebesar Rp 23,4 triliun.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Kementerian BUMN menargetkan laba sebelum pajak dari 139 BUMN pada 2008 sebesar Rp 108,7 triliun atau naik 22% dibanding 2007. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BUMN tahun ini menargetkan belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp 150 triliun atau meningkat 62,78% dibanding target 2007 sebesar Rp 114,1 triliun.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 3125 kali