23 Juni 2008
PanserVan Kiaracondong

Pemerintah berencana menghidupkan kembali industri peralatan militer. Berbagai persoalan sudah menanti, dari modal, dana cekak pemerintah, tidak siapnya industri pendukung, kemampuan, hingga minimnya riset. Berikut gambarannya.

Bunga api berlontaran. Alat las di tangan pekerja itu membakar kawat besi pada lempengan baja Topeng melindungi wajah seorang pekerja dari sengatan percikan bara. Lelaki lain sigap menempa logam panas saat api las padam. Kelak keduanya menjadikan lempengan itu sebagai bahan pembungkus panser.

Kedua pekerja PT Pindad itu tengah menyelesaikan satu dari sepuluh bodi panser pesanan Departemen Pertahanan. Siang pekan lalu, 10 badan panser berjejer tanpa ban di satu sudut pabrik.

Pemerintah sebenarnya memesan 150 panser dari Pindad pada Desember tahun lalu. Meski baru sebatas ucapan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pindad mulai berbenah. Tanpa modal surat kontrak, badan usaha milik negara ini menyiapkan desain dan membuat bodi kendaraan tempur TNI ini Pindad menerima tantangan Kalla. Tahun ini, Pindad mentargetkan 30 panser 6x6 jenis Armored

Personal Carrier (APQ. Sisanya akan rampung pada September tahun depan.Ini bukan pertama kali Pindad melayani pesanan Panser Sebanyak 40 panser 4x4 jenis APARl VI pesanan tentara rampung pada 2003. Pindad kemudian menerima pesanan kepolisian. Sebanyak 54 panser 4x4 jenis APR2V1 diserahkan ke kepolisian setahun kemudian. Adapun dua panser ukuran lebih besar 6x6 jenis APC pernah dibuat untuk TNI.

Panser "made in" Kiaracondong yang tengah digarap itu kelak memiliki bobot 12 ton. Ruang dalam panser sanggup menampung 15 prajurit. Di bagian atas terdapat kubah yang bisa berputar 360 derajat, sebagai tempat landasan menembak senjata jenis AGL. Panser beroda enam ini mampu menempuh medan terjal hingga kemiringan 45 derajat

Tantangan Kalla menjadi berat. Pasalnya, belum lagi diproduksi, Pindad terkendala masalah mesin. Menurut Direktur Produk Komersial Pindad Wahyu Utomo, Pindad kehilangan mitra terpenting setelah Texmaco gulung tikar. Perusahaan milik Marimutu Sinivasan ini satu-satunya pemegang lisensi mesin Steyr. Proyek Pindad sebelumnya menggunakan produknya.

Kini Pindad harus pontang-panting mencari mesin sejenis. Masalahnya, kata Wahyu, tak sembarang pabrikan bisa memasok. Pindad hanya bisa mengimpor mesin dari negara yang memiliki kerja sama bidang pengadaan alat militer dengan pemerintah. Pabrikan itu umumnya berasal dari negara pemberi kredit ekspor ke pemerintah.

Renault, pabrikan mesin asal Prancis, hanya sanggup membuat 18 mesin tahun ini Pindad menyerah. Mereka hanya sanggup memenuhi 20 dari 30 target panser pesanan Departemen Pertahanan tahun ini. Itu pun Pindad harus mendatangkan dua mesin dari pabrikan lain.

Bukan hanya mesin masalahnya. Onderdil dan bahan baku menjadi kendala produksi panser yang nantinya seharga Rp 5,95 miliar itu. Pindad harus memasok sejumlah komponen dari perusahaan dalam maupun luar negeri.

Contohnya, dua panser 6 x 6 pesanan TNI sebelumnya. Pindad ketika itu harus merangkul sekitar 40 industri dalam negeri. Kapasitas produksi dalam negeri pun belum memenuhi harapan Pindad. "Apalagi kalau membuat 150 panser," kata Wahyu. "Kapasitas industri mereka habis terpakai semua."

Kekhawatiran lain muncul setelah pemerintah berencana menjual sebagian saham PT Krakatau Steel. Perusahaan produsen baja nasional ini satu-satunya mitra kerja Pindad penghasil lempengan baja setebal 10 milimeter Bila kepemilikan beralih, Wahyu mengkhawatirkan pasokan baja ke Pindad macet.

"Kalau asing masuk, perhitungan mereka pasti benar-benar komersial," katanya. "Pemerintah perlu menjamin Krakatau tetap menyuplai bahan baku."

Berkumpulnya berbagai persoalan ini dirasakan pemerintah. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menganggap perusahaan negara strategis ini lamban menyelesaikan pesanan. Badan usaha milik negara strategis, yang kelak menjadi produsen peralatan militer nasional, tak bisa memenuhi pesanan alat utama sistem senjata sesuai dengan keinginan. "BUMN strategis masih kurang cekatan," kata Juwono.

Kelambanan Pindad maupun industri strategis lain jelas menyita perhatian Juwono. TNI saat ini membutuhkan suntikan persenjataan dan peralatan tempur. Minimnya alat militer terlihat saat Latihan Gabungan Tentara Nasional Indonesia pekan lalu.

Kendati gembira atas Latihan Gabungan, Panglima Jenderal Djoko Santoso menilai latihan tiga matra sekaligus itu terkendala alat militer. "Yang menjadi kendala tidak banyak, hanya menyangkut kualitas dan kuantitas alutsista (alat utama sistem persenjataan),"katanya di Samarinda.

Panglima TNI harus bersabar. Juwono memperkirakan revitalisasi alat militer buluh waktu setidaknya 10 tahun. Pembenahan industri pertahanan mutlak dilakukan, termasuk memadukan kerja lintas instansi dan pengelolaan industri pertahanan.

Pemerintah sudah membuat road mop-nya. Bahkan Wakil Presiden sudah menugaskan beberapa menteri, termasuk Menteri Perindustrian, untuk membangun industri pertahanan jangka panjang. Namun, kata Wahyu, kemandirian pengadaan alat militer dan industri nasional perlu didukung riset dan pengembangan tiada henti.

Riset pun membutuhkan biaya besar, yang tak cukup ditutup dari keuntungan perusahaan. Artinya, kata Wahyu, pemerintah tetap perlu mengucurkan dana luar biasa besar untuk memenuhi cita-cita membangkitkan industri militer dalam negeri. Jika tidak, rencana besar itu akan seperti bara yang segera padam.

Sumber : Koran Tempo, Page : A6 

 Dilihat : 3878 kali