09 Juni 2008
Gonjang-ganjing Krakatau Steel

Yang terjadi pada Krakatau Steel (KS) sesungguhnya mencerminkan kebingungan pemerintah dalam menata kembali BUMN-BUMN-nya Betapa tidak, KS sebagai salah satu perusahaan yang cukup sehat dan merupakan industri strategis bagi negara kenapa justru dimasukkan ke kerangkeng privatisasi.

Sebenarnya, sudah lebih dari delapan tahun KS masuk dalam rencana privatisasi. Tapi, sekarang isu privatisasi ini semakin menggema ketika perusahaan baja dunia, yakni Arcellor Mittal, Blue Scope Steel, Tata, Essar Steel, dan Poscho kesengsem dengan industri baja kita itu.

Tesis pemerintah

Pendapatan negara sepertinya menjadi tesis utama pemerintah dalam setiap program privatisasi BUMN. Di samping itu, agaknya pemerintah berprinsip kita tidak perlu memiliki perusahaan, namun tetap bisa menikmati hasil perusahaan itu melalui setoran pajak.

Akhirnya, kebijakan privatisasi BUMN kerap dilakukan secara membabi-buta. Dampak negatif dari privatisasi pun seperti diabaikan. Sudah begitu, yang dilepas pemerintah bukan hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Perusahaan BUMN yang kinerjanya moncerpun ikut masuk kerangkeng privatisasi. Bukan hanya itu, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak pun ikut dilepas.

Privatisasi KS adalah contoh konkret bahwa pemerintah juga melepas saham-saham di BUMN yang masih mampu mencetak laba. Memang, masuknya investor asing memiliki nilai tambah, misalnya dalam hal membuka akses pasar yang lebih luas dan transfer teknologi.

Tapi, dalam kasus KS, tanpa masuknya investor asing pun, perusahaan baja ini telah memiliki pasar yang sangat luas. Bahkan, KS merupakan pemain utama baja dan turunannya di pasar lokal, menguasai market share sebesar 53% hingga 69% untuk baja lembaran dan 30% hingga 40% untuk baja batangan.

Privatisasi BUMN temyata senantiasa kontroversial, tidak hanya di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Di Jepang, misalnya, saat Pemerintah Jepang mulai menjual Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pada 1985, juga terjadi resistensi terhadap kepemilikan asing. Jepang sampai harus mengamendemen UU Perusahaan yang membatasi kepemilikan asing ketika memprivatisasikan NTT.

Kemudian di Australia. Ketika Pemerintah Australia menjual 51% saham di perusahaan telekomunikasi Telstra juga menerbitkan polemik. Substansi perdebatannya pun tipikal. Jika Telstra tidak dimiliki pemerintah, perusahaan itu bisa seenaknya menaikkan tarif.

Dua motivasi

Di banyak negara, privatisasi BUMN didorong oleh dua motivasi. Pertama, keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja sebagian BUMN. Dengan privatisasi, manajemennya terdorong untuk melakukan inovasi sehingga menjadi lebih efisien.

Tentu kondisi KS tidak termasuk pada titik ini, bahkan boleh dibilang perusahaan ini tengah beranjak dari keterpurukan. Lihat saja, sepanjang 2007 lalu KS meraup laba Rp 363 miliar dengan total penjualan US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 13,8 triliun).

Tahun ini, KS menargetkan laba Rp 433 miliar dengan penjualan US$ 2 miliar. Tercatat dari tahun 2002 hingga 2005, perusahaan berhasil membukukan laba Tahun 2002, laba KS sebesar Rp 233,1 miliar, tahun 2003 Rp 110,6 miliar, dan tahun 2005 Rp 185 miliar.

Namun, tahun 2006 lalu KS terperosok. Perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara ini merugi hingga Rp 100 miliar. Setelah mengalami rugi di tahun 2006, tahun lalu KS berhasil memetik laba Dan, pada triwulan I-2008, BUMN ini memiliki saldo kas Rp 1 triliun dengan keuntungan Rp 211 miliar. Jika digabungkan dengan anak-anak perusahaannya, laba yang diperoleh hingga akhir Maret mencapai Rp 320 miliar.

Kedua, privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit. Inggris pada 1979 telah membuktikan. Mereka menggunakan hasil privatisasi BUMN top, seperti British Airways, British Telecom, dan British Gas, untuk mengatasi defisit anggaran.

Pemerintah harus merumuskan dulu secara detail tujuan yang ingin dicapai dari melepas industri baja kita ini. Pemerintah harus jeli dan tegas dalam menentukan pilihan apakah akan go public (IPO) atau strategic sales. Yang pasti, kita tidak menginginkan berulangnya kembali seperti kasus penjualan PT Indosat.

Menjual BUMN yang kondisinya bugar dan yang bernilai strategis tinggi, semacam KS ini, sama saja dengan mengorbankan aset bangsa Padahal, selama ini KS juga merupakan salah satu kebanggaan kita Di samping itu, hal tersebut juga menunjukkan pudarnya kemampuan kita untuk menjaganya.

Agus Suman
Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang

Sumber : Harian Kontan, Page : 23 

 Dilihat : 3075 kali