09 Juni 2008
Menguat, Penolakan terhadap Pola Strategic Sales

JAKARTA - Anggota DPR menilai, privatisasi PT Krakatau Steel (PT KS) sebaiknya menggunakan pola initial public offering (IPO) ketimbang strategic sales (SS). Kini, mencuat wacana Komisi VI DPR bakal menolak pola SS.

Di sisi lain, mitra strategis harus dituntut komitmennya untuk meningkatkan kinerja PT KS. Sebagai industri strategis nasional, kepemilikan mayoritas saham PT KS sudah seharusnya dikendalikan oleh pemerintah.

Demikian rangkuman pendapat Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, anggota Komisi VI DPR dari FKB Chairul S Rasyid, anggota Komisi VI DPR dari FPDIP Hasto Kristyanto. Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, Kepala Riset Recapital Securities Poltak Hotradero, dan Kepala Riset PT Mega Capital Indonesia Felix Sindhunata. Mereka dihubungi terpisah oleh Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Chairul menegaskan, pihaknya bakal menolak pola SS. "Tindakan itu sangat keliru. Sangat mundur. Belajarlah dari kasus PT Indosat Tbk dan PT Semen Gresik Tbk," tegas dia.

Ia menuturkan, pola IPO akan mendorong manajemen lebih transparan.Masyarakat dapat ikut memiliki dun mengontrol manajemen. "Jika SS dilakukan, kami akan menolaknya," kata dia. Ia menilai, sistem SS mendorong KS semata mengejar keuntungan. "Padahal, sebagai BUMN PT KS juga harus memperhatikan kepentingan nasional," tutur dia.  Sebagaimana diberitakan. Kementerian Negara BUMN meminta manajemen PT KS mempersiapkan diri untuk IPO pada September atau paling lambat Oktober 2008. Bahkan, selain pola IPO, kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil itu juga merancang pola SS untuk memperkuat hasil IPO.

Menurut Anwar Sanusi, dari usulan 44 BUMN yang di privatisasi, Menneg BUMN mengusulkan privatisasi PT KS dengan pola SS atau IPO. "Namun hingga saat ini belum dibahas oleh Komisi VI DPR, dan dijadwalkan Senin (9/6) sore," tuturnya.

Ia secara pribadi mengusulkan pola IPO karena lebih transparan dan manajemen tetap dipegang sepenuhnya oleh direksi KS. itu pun juga yang ditawarkan maksimal 40% dan realisasinya secara bertahap menunggu harga yang terbaik," tegas anggota FPP itu.

Dalam pandangan Anwar, jika SS dengan investor asing, awalnya 40% lalu mereka akan meminta jabatan komisaris dan direksi. Kemudian, setelah SS satu tahun, mereka akan IPO juga. "Dan karena mereka sudah di dalam maka prioritas akan beli lagi minimal 20%. Jika sudah demikian maka mereka telah menguasai 60%, dan dengan demikian maka PT KS sudah bukan BUMN lagi dan bisa dikatakan menjadi milik asing, bahaya," kata dia.

Sementara itu. Hasto Kristyanto mengatakan, FPDIP justru mempertanyakan rencana penjualan PT KS karena manuver pemerintah yang mendorong privatisasi KS melalui metode SS telah mencederai politik privatisasi.

"Sebenarnya, privatisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas kepemilikan masyarakat atas saham persero serta mendorong BUMN tersebut menjadi pemimpin di setiap industri yang dimasukinya," kata dia.

Ia menambahkan, Menneg BUMN seharusnya bertindak tegas mencegah intervensi politik pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menjadikan PT KS sebagai subordinat perusahaan global.

Di sisi lain, Tjahjo Kumolo menegaskan, privatisasi PT KS kurang tepat jika dilaksanakan tahun ini. "Apalagi ditetapkan dengan pola SS, maka akan berkembang rumor penggalangan dana untuk 2009," tutur dia. Tjahjo menyatakan, sesungguhnya IPO sudah cukup bila hanya untuk peningkatan kapasitas KS dari 2,5 juta ton per tahun ke 5 juta ton per tahun.

Penuh Pertimbangan

Sementara itu, Poltak Hotradero menilai, rencana pemerintah melepas saham PT KS melalui penjualan strategis kepada mitra bisnis harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan melalui pengkajian mendalam. Poltak menilai, pemerintah maupun perusahaan harus terlebih dahulu meminta komitmen dari mitra bisnis yang akan diajak bergabung. Komitmen tersebut meliputi pengembangan teknologi, perluasan pasar, serta pembiayaan perusahaan.

Senada dengan itu, Felix Sindhunata menilai, keputusan SS untuk saham PT KS harus dilaksanakan dengan dengan seksama terutama menyangkut porsi kepemilikan publik atau asing. Sebagai industri strategis nasional, kepemilikan mayoritas saham PT KS seharusnya di tangan pemerintah.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 23 

 Dilihat : 2898 kali