08 Juni 2008
Segera Dibuat SKB Atur Rangkap Jabatan - Pejabat Cuma Boleh Pegang Satu BUMN

JABATAN rangkap pejabat segera dibatasi. Mereka tidak boleh lagi menjabat komisaris di lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan dan Menteri Negara (Menneg) BUMN segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur rangkap jabatan pejabat menjadi Komisaris BUMN. Aturan ini juga akan mencakup beban kerja pejabat dikaitkan dengan ukuran BUMN, hingga masalah rangkap penghasilan.

"Aturan ini kan sudah mendesak, kalau bisa selesai bulan ini ya bulan ini. Kelihatannya yang sedang kita kaji dan paling pas bentuk aturannya, ya SKB," kata Sekjen Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia P Nasution di Jakarta, Jumat (6/5).

Mulia mengatakan, sebenarnya pejabat yang merangkap menjadi komisaris merupakan wakil pemerintah. "Jadi itu justru melindungi kepentingan pemerintah, atau protect interest of the state. Sehingga kita sekarang ini sedang mengkaji apa saja kriteria dalam penugasan itu," kata pria yang juga menjadi Komisaris PT Bank Permata Tbk ini.  Dia mengatakan, selama ini memang belum ada aturan tertulis yang mengatur mengenai penugasan tersebut. "Tidak ada secara spesifik. Jadi, itu yang perlu. Jangan sampai ketika seseorang ditugaskan mempertahankan dan menjaga kepentingan pemerintah, tetapi bidang usaha dari BUMN itu memungkinkan terjadinya conflict of interest," lanjut Mulia.

Dia menambahkan, seorang pejabat tinggi pemerintah memang memiliki waktu dan tenaga yang tersita untuk tugas utamanya.

"Sehingga tentunya tidak benar kalau sampai pejabat menjabat dua. tiga, atau empat jabatan komisaris di BUMN. Kalau terjadi seperti itu, harus ditertibkan," katanya.

Menurut Mulia, pejabat cukup merangkap di satu BUMN saja. Itu pun, harus disesuaikan dengan beban kerja dan ukuran BUMN tersebut. Namun, terkait gaji dobel yang diterima pejabat itu dari jabatannya sebagai komisaris di BUMN, Mulia berpendapat hal itu sah-sah saja.

"Dia diberi tanggung jawab tambahan untuk melaksanakan tanggungjawab itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perusahaan itu dalam memperoleh hak keuangan," katanya.

Mengenai rangkap penghasilan, lanjut Mulia, juga akan diatur. Pemerintah akan belajar dari kasus negara lain, termasuk belajar dari swasta.

Di swasta, juga kerap terjadi rangkap jabatan dengan anak perusahaannya. Namun di tiap perusahaan swasta berbeda-beda aturannya. Ada yang memungkinkan gaji dobel, ada pula yang tetap menggunakan sistem gaji tunggal.

Di Depkeu sendiri, masih banyak pejabat yang merangkap menjadi Komisaris, meski sudah ada program reformasi birokrasi yang meningkatkan tunjangan pejabat.

Selain Sekjen Depkeu Mulia Nasution yang menjabat Komisaris Bank Permata, juga ada Dirjen Pajak Darmin Nasution menjadi Komut Bursa Efek Indonesia. Lalu. Dirjen Anggaran Ahmad Rochjadi (Komisaris Pertamina) dan Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo (Komisaris Jamsostek).

Juga ada Kepala Bapepam LK Fuad Rachmany (Komisaris PT Pelindo II), Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto (Komut Garuda Indonesia), Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto (Komisaris PT PLN) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu (Komisaris Telkom).

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi sebenarnya juga sempat diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Steel. Namun, dia mengundurkan diri. Sedangkan Kepala BKF Anggito Abimanyu, mengaku tidak menerima gaji di Telkom. Anggito mengatakan, dirinya tidak menerima gaji di Telkom sejak program reformasi birokrasi dijalankan.

Menurut dia, saat ini memang belum ada ketentuan yang mengatur rangkap jabatan. "Saya terpanggil saja. Tidak ada sistem apa-apa. Kita baru membahas supaya efektivitas tugas sebagai komisaris," kata Anggito.

Ia mengatakan, karena aturan di Telkom tidak mengenai pengembalian honorarium, dia mengembalikan gaji Komisaris ke kas negara. Lagipula, lanjut dia, Telkom juga menganut sistem gaji tunggal, meskipun jabatan rangkap. Misalnya, Dirut PT Telkom merangkap menjadi Komisaris di anak usaha PT Telkomsel. Namun, hanya menerima gaji sebagai Dirut Telkom. "Itu untuk sinergi, bukan dalam rangka gaji dobel," kata Anggito.

Dia mengatakan, rangkap jabatan sebenarnya tidak masalah asalkan tidak ada konflik kepentingan. "Saya tidak ada conflict of interest," katanya seraya menambahkan saat ini yang penting ada pembakuan aturan.

Dirjen Pajak, Darmin Nasution yang baru saja diangkat menjadi Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatannya di BEI. "Buktinya apa," tanya Darmin.

Menurut dia, semua emiten di pasar modal menginginkan pembayaran pajak yang benar. "Saya juga menginginkan begitu," katanya.

Kepala Bapepam Fuad Rachmany mengatakan, sah-sah saja Darmin menjadi Komut BEI. "Pak Darmin kan posisinya tidak operasional. Hanya mengawasi. Yang tidak boleh itu dari Bapepam jadi komisaris bursa," katanya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menertibkan rangkap jabatan pejabat Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendukung usulan KPK yang ingin menertibkan rangkap jabatan pada pejabat pemerintah. Penertiban tersebut khususnya pada rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Kalau menyangkut conflict of interest, kami sepakati. Kalau rangkap jabatan menimbulkan suatu situasi di mana pejabat tersebut menjadi menghadapi conflict of interest, saya rasa pada dasarnya tidak diperbolehkan," ujarnya.

Usulan menghapus rangkap jabatan, lanjut dia, tidak hanya terkait dengan efisiensi anggaran. "Tidak hanya masalah salary. Yang lebih esensial adalah conflict of interest-nya," lanjut Sri. FIK

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3438 kali