06 Juni 2008
KS tunggu keputusan resmi

Bisnis Indonesia JAKARTA Manajemen PT Krakatau Steel (KS) meminta Kementerian Negara BUMN dan Departemen Keuangan sebagai pemegang saham KS beserta DPR segera mengeluarkan keputusan resmi yang menyetujui penawaran saham perdana (initinal public offering/ipo) perusahaan baja tersebut.

Komisaris Utama KS Taufiqurrahman Ruki mengatakan instruksi lisan Meneg BUMN Sofyan Abdul Djalil yang meminta perusahaan baja itu agar menggelar IPO paling lambat pada September 2008, harus dibakukan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Itu dulu diputuskan. Kalau tidak, bisa masuk angin," kata Ruki dalam pesan singkat kepada Bisnis, kemarin.

Jika keputusan itu terbit setelah melalui persetujuan DPR, menurut Ruki, KS bisa segera menggelar empat langkah untuk persiapan IPO yang dilakukan secara simultan.

Pertama, katanya, KS segera melakukan housekeeping yaitu membereskan semua hal yang berkaitan dengan aspek hukum, baik yang bersifat perbuatan hukum, akibat hukum, dan dispute yang pernah terjadi, baik yang bersifat eksternal maupun internal pada perusahaan induk dan anak perusahaan.

Kedua, paparnya, financial due diligence dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang indipenden dan terpercaya (credible). Proses ini mencakup audit atas keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sekurang-kurangnya selama dua tahun berjalan.

Langkah ini untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) bahwa perusahaan yang akan go public harus membukukan keuntungan selama dua tahun berturut-turut. Tahap 1 dan 2 harus dilakukan melalui lelang terbuka," katanya.

Ketiga, revaluasi aset. Langkah ini harus dilakukan oleh perusahaan jasa apraisal yang independen dan terpercaya. Keempat, membentuk tim pelaksana yang terdiri pejabat dari Depkeu, Kementerian BUMN, dan PT KS untuk meyakinkan bahwa tahap 1. 2, 3 berjalan sesuai dengan aturan.

Manajemen KS dan Kementerian Negara BUMN akan menunjuk underwriter (penjamin emisi) untuk melaksanakan penawaran saham perdana ke publik. "IPO dapat dilakukan setelah digelar RUPS pertanggungjawaban RKAP 2008 dan PT KS harus berhasil membukukan keuntungan 2 tahun buku," ujarnya.

Dirut KS Fazwar Bujang menegaskan privatisasi BUMN baja melalui metode IPO terlebih dahulu harus menempuh Validity financial report (teraudit) di Bapepam-LK yang membutuhkan waktu paling cepat enam bulan. "Jadi [pri-vatisasi IPO] kemungkinan November 2008," tuturnya kepada pers, kemarin.

Jumlah maksimal

Anggota Komisi XI Melkias Markus Mekeng mengatakan anggota komisi Xl segera merespons rencana IPO KS dengan menggelar rapat pekan depan.

Terkait dengan jumlah saham yang dilepas, anggota Komisi Xl DPR Dradjad Hari Wibowo mengatakan DPR akan menentukan ambang batas tertinggi jumlah saham yang bisa dilepaskan melalui IPO. "Dengan demikian pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk melepas sahamnya dalam jumlah tertentu sehingga bisa mendapat harga yang optimal."

Dia mengingatkan jumlah saham KS yang akan dilepas tidak terlalu tinggi. "Kami rasa kalau rencana pemerintah untuk melepas sampai maksimal 40% terlalu tinggi, nanti jumlah yang maksimal tentu akan dibicarakan dengan DPR Namun, mengenai rencana pelepasan saham secara bertahap oleh pemerintah, kami tentu setuju."

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : 1

 Dilihat : 3468 kali