19 Oktober 2007
Dilema KS yang Tergerus Serbuan Impor

"Pasar baja dalam negeri kita tidak sehat. Produk baja impbr murah, yang harga jualnya nyaris sama dengan bahan baku, membanjir." SEKILAS pernyataan Dirut PT Krakatau Steel (KS) Daenulhay itu menunjukkan keluhan yang biasa diungkapkan pengusaha. Hanya terkesan gerundelan karena, tak mampu bersaing dan bahkan merugi.' Namun, di balik itu tersirat kondisi industri strategis yang mengenaskan.

Sekilas pabrik milik perusahaan pelat merah di Cilegon itu tampak kokoh bak hasil olahannya, namun tantangan yang dihadapinya "tidak kalah kuat. Tentu kita paham, hampir semua produk Tiongkok mampu dijual murah dan mendistorsi pasar Indonesia. Industri nasional terpuruk di negeri sendiri. Tak ketinggalan sektor baja.

Arus impor baja murah yang masuk baik melalui jalur resmi maupun ilegal membeludak. Pada 2001, Gabungan Asosiasi Perusahaan Besi dan Baja Indonesia (Gapbesr) mencatat, impor baja murah asal Tiongkok mencapai 4 juta ton senilai US$ 1,68 miliar. Tahun 2006, impor membengkak menjadi 6.182 ton senilai US$ 4,2 miliar. "Dari jumlah impor itu; sekitar US$ 800 juta diduga ilegal," turur Daenulhay yang ditemui Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Akibatnya dapat ditebak.

BUMN produsen baja itu beroperasi dengan utilisasi terbatas, sedangkan pangsa pasar justru menurun. Pada 2005, pangsa pasar KS mencapai 30%, namun pada 2006 justru menurun menjadi 20%. Utilisasi KS hanya 50%, sedangkan kapasitas terpasangnya 4,9 juta ton baja batangan dan 3,05 juta ton baja lembaran.

Bukan hanya kinerja produksi yang tergerus, sejumlah masalah lain ikut memperparah kondisi perusahaan yang telah berdiri sejak 31 Agustus 1970 itu. Bahkan, pada 2006 total rugi bersih PT Krakatau Steel senilai Rp 193,89 miliar. Kerugian tersebut disebabkan pasokan listrik yang tidak memenuhi kebutuhan perseroan, sehingga perusahaan penghasil baja tersebut harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sebagai energi alternatif.

Seperti tak lepas dirundung malang, KS juga dihadapkan pada pemberlakuan instrumen tarif bea masuk (BM) yang masih timpang. Daenulhay menerangkan, tarif produk industri hilir lebih kecil dibandingkan produk industri hulu.

"Misalnya, tinplate dikenai BM 12,5,96 sedangkan baja canai panas (hot rolled coil/HRC) dengan ketebalan di bawah 2 milimeter malah dihapuskan BM-nya, kawat 10%, sedangkan paku 7,5%. Ini merupakan tarif yang disharmonis," katanya.

Masalah-masalah itulah yang menunjukkan bahwa kita semua seakan melupakan industri strategis ini. Strategis? Mungkin sebagian publik kurang menyadari nilai strategis industri baja ini. Tapi perlu diingat, tidak ada negara 'industri maju tanpa memiliki industri baja yang tangguh.

Kenyataan itu tidak mengherankan sebab baja merupakan bahan baku yang ikut memengaruhi tingkat daya saing produk turunannya, mulai dari mesin, otomotif, elektronik, sampai alat pertahanan dan keamanan. Selain itu, baja juga merupakan kebutuhan pokok dalam pembangunan, yang meliputi infrastruktur dan properti.

Bagaimana mungkin kita mengharapkan memiliki industri mesin, otomotif, elektronik, dan alat pertahanan dan keamanan yang kuat jika pasokan baja'sebagai bahan baku masih defisit. Sungguh ironis negeri ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi salah satu bahan baku utama untuk infrastruktur masih bergantung impor.

Kalau tiap tahun kebutuhan baja perlu ditutup dengan impor, berapa devisa negara yang keluar. Bukankah devisa negara itu bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi pendidikan misalnya. Di sisi lain, jika kebutuhan impor baja bi' sa dipasok dari dalam negeri, berapa besar tenaga kerja yang terserap.

Sejarah Singkat Jika ditelisik sejarah pendirian KS, dapat diketahui maksud dan tujuan utama pembangunan industri strategis ini. Pada 1962, pemerinjah memutuskan untuk membangun Proyek Baja Trikora' Cilegon yang didanai pinjaman dari Rusia sebesar Rp 419,8 miliar. Namun,pada 1965 pembangunannya terhenti karena terjadi pemberontakan G 30 S /PKL Kemudian pemerintah mendirikan KS dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 35/1970 tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Mendirikan PT Krakatau Steel.

Dalam PP itu disebutkan, proyek pabrik baja 'Trikora' merupakan salah satu kekayaan negara dalam bidang industri, dasar yang harus segera diselesaikan pembangunannya untuk dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pemerintah, pada masa itu, menyadari betul arti pentingnya nilai strategis sebuah perusahaan baja milik negara. Baja menjadi salah satu bahan dasar yang memengaruhi pergerakan ekonomi bangsa.

'Setapak demi setapak KS bangkit untuk mendukung pembangunan. Insentif dan keistimewaan, berupa proteksi bea masuk tinggi dan prioritas dalam tender negara, diberikan oleh pemerintah terdahulu kepada industri strategis ipi. Namun, keistimewaan itu tidak dijaga dengan sistem manajerial yang mumpuni. Tak mengheran kan bila Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris belum lama ini pernah mengatakan, industri baja nasional terutama KS saat ini tidak efisien. Boleh jadi, proteksi dan keistimewaan itu membutakan KS untuk terus berekspansi.

Sebagai perbandingan, dalam 20 tahun terakhir kapasitas produksi KS masih hanya berkutat di 4 juta ton, sementara BUMN produsen baja dari Korea Selatan, Posco Corp, mampu menggenjot produksi hingga 27 juta ton. Padahal, kedua perusahaan baja milik negara itu lahir pada tahun yang sama.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Daenulhay mengakui keterbatasan KS sehingga tak mampu berekspansi lebih cepat. Keterbatasan itu antara lain menyangkut masalah energi (gas dan listrik), pengamanan pasar domestik dari serbuan impor, serta ketidakharmonisan bea masuk.

Buah Simalakama Memang betul pemerintah menerapkan bea masuk tinggi untuk produk baja impor yang legal. Tapi, produk baja impor yang ilegal justru merajalela. Kondisi ini ibarat buah simalakama. Seakan didukung dengan kebijakan kondusif, tapi ternyata membiarkan penyakit akut menggerogoti sedikit-demi-sedikit hingga tertatihtatih. "Peraturan yang mestinya mendukung agar kita tidak jatuh, ternyata belum sempurna," papar Daenulhay.

Dengan kondisi itulah, sudah saatnya kita semua berkaca, bahwa industri strategis yang menjadi pondasi struktur manufaktur nasional perlu dibela dan dipertahankan. Negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan pun demikian karena menyadari pentingnya sektor-sektor strategis yang menjadi tumpuan bangkitnya manufaktur.

Kuncinya hanya satu kata: keberpihakan. Pemerintah dengan segala kemampuan tentu dapat berbuat banyak untuk memupuk dan mengembangkan potensi yang ada. Tanpa keberpihakan menyeluruh terhadap industri strategis ini, tentu tatanan struktur industri hilir tak akan sekokoh yang diharapkan.

Khusus untuk pengamanan pasar baja domestik dari serbuan impor selama ini seakan-akan terkendala 'nyali' pemerintah. Upaya penerapan pengamanan perdagangan (safeguard), bea masukantidumping, maupun bea masuk antisubsidi untuk membentengi pasar baja nasional seakan-akan layu sebelum berkembang, hanya lantaran takut dibalas Negeri Tirai Bambu. Instansi pemerintah, seperti Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), justin tak leluasa bergerak jika dihadapkan pada tuduhan dumping dari negara-negara maju.

Di sinilah perlunya terobosan birokrasi dan mekanisme pemerintalvguna mendobrak hambatan yang ada. Pemerintah perlu proaktif mendengar masukan guna merumuskan 'obat mujarab'. Jangan sampai strategi yang bagus justru kehilangan momentum karena salah resep.

Sumber : Investor Daily Indonesia, 19 October 2007

 Dilihat : 4175 kali