06 Juni 2008
Dilema KS: Strategic Sale Insider Trading

Jakarta - Sejumlah anggota DPR menolak penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) dengan pola strategic sale. Alasan mereka, pola itu jelas akan merugikan negara.

Anggota DPR yang menyatakan penolakan itu adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, Zulkifliemansyah (Fraksi PKS), Alvin Lie (FPAN) dan Ade Daud Nasution (FPBR). Mereka menilai privatisasi dengan pola strategic sale itu jelas-jelas tidak menguntungkan negara.

"Fakta menunjukkan bahwa pola serupa yang pernah dilakukan terhadap PT Indosat ternyata lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang keuntungan buat negara," ujar Alvin Lie di jakarta, Kamis (5/6).

Berbeda halnya dengan pola Initial Public Offering (IPO) atau penjualan saham lewat bursa seperti yang dilakukan PT Telkom dan Bank BRJ, negara justru mendapat banyak keuntungan.

Sementara itu ditempat terpisah, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan rencana penjualan PT Krakatau Steele (KS). Hasto Kristyanto, anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, menilai manuver pemerintah yang mendorong privatisasi KS melalui metode strategic sale telah mencederai politik privatisasi.

Privatisasi itu seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas kepemilikan masyarakat atas saham persero serta untuk mendorong BUMN agar menjadi pemimpin disetiap industri yang dimasukinya.

Menurut Hasto, Meneg BUMN seharusnya bertindak tegas mencegah intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menjadikan KS sebagai subordinat perusahaan global.

"Karena itulah langkah privatisasi melalui IPO adalah cara terbaik yang menjamin adanya transparansi dan kesesuaian dengan politik privatisasi," katanya.

Hasto menambahkan, sebaiknya saham PT KS yang dilepas ke publik maksimal sebesar 35 persen guna menjaga kepentingan nasional atas industri strategis yang mampu memberikan kontribusi terbaik pada perekonomian nasional.

Dari sisi politik, rencana penjualan saham menjelang pemilu 2009 ini juga bisa menimbulkan praduga seperti upaya mengumpulkan dana politik. "Daripada timbul berbagai dugaan, lebih baik pemerintah mendengar aspirasi yang muncul dari parlemen," tegas Hasto

Insider Trading

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengingatkan pemerintah agar mewaspadai perilaku insider trading terkait rencana IPO PT KS.

"Dengan cara tersendiri, pemodal berkantong tebal berpeluang besar menguasai jumlah saham yang akan dilepas ke pasar. Dalam hal ini perilaku insider trading harus diwaspadai," kata Noorsy di Jakarta,kemarin.

Menurut dia, keputusan IPO pada privatisasi KS tetap merupakan keputusan yang tidak didasarkan atas kepentingan nasional untuk membangun industrialisasi.

Ia mengatakan melalui opsi IPO tidak berarti KS akan terbebas dari cengkeraman investor asing. "Selain itu perubahan kebijakan menjadi IPO adalah karena Pemerintah sepertinya sadar bahwa kebijakannya tidak populer dan mau menang sendiri," katanya.

Noorsy juga menyayangkan karena dana hasil IPO tidak akan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan KS karena lebih difokuskan untuk menambal defisit APBN.

"Dengan demikian kebijakan IPO pada KS justru membuktikan Pemerintah sedang menjalankan kebijakan neoliberal atau konsensus Washington yang telah jelas-jelas memiskinkan orang miskin dan memperkaya orang kaya," katanya.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 1 

 Dilihat : 3224 kali