06 Juni 2008
Tak Boleh Bergaji Dobel

JAKARTA-Peiabat negara semestinya dilarang menerima gaji dobel Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengusulkan larangan itu karena banyak pejabat eselon I. II. dan 111 yang merangkap sebagai komisaris di sejumlah BUMN dan jabatan lain. Tak hanya dua jabatan, bahkan ada yang lebih dan empat jabatan lengkap dengan pendapatan tambahannya.

"Komisaris pendapatannya besar, bisa Rp 25 juta ke atas. Belum lagi Pertamina, bisa Rp 100 juta," ujar Jasin setelah bertemu dengan Menteri BUMN Sofyan Djalil di Kantor KPK Kuningan kemarin (5/6).

Merujuk kasus Departemen Keuangan yang sudah menikmati remunerasi gaji selain tunjangan khusus yang besar, pejabat yang rangkap jabatan juga mendapatkan tambahan pemasukan jika menjabat komisaris atau menjadi tim di internal departemen atau luar departemen Setahun nilainya bisa mencapai ratusan juta. "Gaji presiden saja hanya Rp60 juta Dia (pejabat rangkap jabatan, Red) terima ratusan juta. Bahkan, disinyalir lebih tinggi daripada pendapatan Menkeu." ujar mantan anggota KPKPN itu.

Para pejabat, ujarnya, seharusnya mendapatkan gaji tunggal [single salary). "Kalau jenis tugasnya seperti pengelolaan keuangan negara, silakan (gajinya Red)ditinggikan." ujarnya Soal jabatan komisaris, ujar Jasin. sesuai aturan diperbolehkan karena Menkeu memegang saham BUMN

Menteri boleh saja menugasi bawahannya sebagai komisaris, namun sebaiknya tidak rangkap jabatan. Ditambahkan Jasin,perlu ada standardisasi berapa jabatan yang boleh dirangkap bisa juga diberikan alternatif, gaji pejabat dinaikkan, tapi dilarang menerima gaji dobel meski menduduki beberapa jabatan KPK ujar Jasin mengusulkan yang terakhir.

Misalnya Anggito Abimanyu (kepala Badan Kebijakan Fiskal  Depkeu) yang menjabat komisaris Telkom, tapi berniat tak menerima (gaji. Red), perlu di apresiasi atau Pak Anwar Suprijadi (Dirjen Bea dan Cukai) yang mundur dari jabatan komisaris Krakatau Steel, perlu diacungi jempol," tambah Jasin

Ditambahkan, semangat reformasi birokrasi bukan membolehkan pejabat mendapatkan uang dari sana sini."Semangatnya agar kila tidak boros. Kita sedang sulit, harus berpihak pada masyarakat. tambahnya.

Tidak hanya di Depkeu, pejabat di Kementerian BUMN dan Departemen Pekerjaan Umum pun merangkap jabatan Bahkan, juga banyak pegawai non eselon yang ngobyek menjadi peneliti utama.

Terpisah, Menteri BUMN Sofyan Djalil mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan KPK terkait dengan pelaksanaan Good Government. Pertemuan kemarin juga membahas masalah masalah di lingkungan BUMN.

"Sebenarnya, kalau tidak membuat kesalahan,tidak usah takut"

Sumber : Indo Pos, Page : 1 

 Dilihat : 4180 kali