06 Juni 2008
IPO KS 5% Terlampau Kecil

JAKARTA - Masyarakat Profesional Madani (MPM) menilai pemerintah tidak serius dalam mengambil opsi menjual saham PT Krakatau Steel (KS) sebesar 5% melalui penawaran saham perdana {initial public offering/lPO) pada September 2008. Pelepasan saham sebesar 5% itu dianggap hanya pengalihan isu privatisasi BUMN tersebut dari tekanan politik dan publik.

"Pernyataan pemerintah melepaskan saham KS sebesar 5% melalui IPO tidak tepat. Hal tersebut dapat menyebabkan resistensi dan daya respons yang lemah dari pasar. Sementara itu, di kalangan pelaku pasar, pemerintah dinilai belum serius," kata Ketua MPM Ismeth Hasan Putro di Jakarta, Kamis (5/6).

Dia mengatakan, pelepasan saham sebesar 5% tidak akan mengubah KS menjadi perusahaan yang kompeten dan menguntungkan. Itu (pelepasan saham 5%) bukan kebijakan publik, baru pelepasan isu karena kuatnya tekanan dari masyarakat dan politik kepada pemerintah," ucapnya.

Ketua Kompartemen Keuangan dan Pasar MPM Budi Suseno menjelaskan, harga saham di pasar modal saat ini sangat berfluktuatif. "Industri-industri strategis, seperti komoditas primer dan pertambangan, mendapat perhatian dari pelaku pasar. Industri-industri ini yang sedang ditunggu pasar," ucapnya.

Menurut dia, melepaskan saham kepada publik sebesar 5% sangat kecil. "Untuk pasar, semakin besar saham yang dilepaskan semakin menunjukkan likuiditas yang tinggi dan luas. Karena itu, IPO disarankan pada kisaran 20-30%. Itu akan menarik investor dan mendorong perusahaan untuk lebih transparan," ujar dia.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. "IPO sebesar 5% tidak ada artinya. Dari segi bisnis, itu bukan right decision," katanya.

Menurut dia, pelepasan saham KS melalui IPO minimal sebesar 20%. Toh respons pasar terhadap IPO tersebut akan bagus karena booming komoditas pertambangan saat ini dan pada masa mendatang," ucapnya.

Dia menegaskan. Partai Demokrat menolak privatisasi KS melalui strategic sale (SS). "SS merupakan pilihan terburuk yang bisa diambil pemerintah untuk KS," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie mengatakan, industri berbasis komoditas pertambangan memiliki prospek yang bagus pada masa mendatang. "Dalam Rancangan Undang-Undang Minyak Bumi, Mineral, dan Batubara (RUU Minerba)diarahkan bahwa semua hasil tambang pada masa mendatang akan dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Ekspor hanya boleh dilakukan kalau sudah diolah," kata dia.

Karena itu, lanjut dia, jika pemerintah masih menyisakan opsi SS untuk KS. itu merupakan kebijakan yang tidak tepat (nal)

Sumber :  Investor Daily Indonesia, Page : 23 

 Dilihat : 3574 kali