06 Juni 2008
IPO PALING CEPAT NOVEMBER - Krakatau Steel Butuh PP Khusus untuk IPO

JAKARTA - Manajemen PT Krakatau Steel meminta Kementerian Negara BUMN dan Departemen Keuangan-sebagai pemegang saham KS serta DPR menerbitkan peraturan pemerintah (PP) khusus yang memutuskan privatisasi BUMN itu dengan opsi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

Seiring dengan itu, proses pelaksanaan IPO KS harus melalui empat tahap sehingga diperkirakan baru terlaksana pada November tahun ini

"(Keputusan resmi yang tertuang dalam PP khusus) Itu dulu diputuskan. Kalau tidak, bisa masuk angin," kata Komisaris Utama KS Taufiqurrahman Ruki kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (5/6).

Ruki menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Menneg BUMN Sofyan Djalil yang menantang manajemen KS untuk menggelar IPO pada September tahun ini.

Untuk melakukan IPO, Ruki menjelaskan, perlu analisis dan disusun peraturan pemerintah (PP) khusus. Jika keputusan itu terbit setelah persetujuan DPR keluar, ada empat hal yang harus dilakukan BUMN untuk menggelar IPO. Keempat tahap itu harus dilakukan secara simultan.

Pertama, kata dia, house keeping yaitu membereskan semua hal yang berkaitan dengan aspek hukum, baik yang bersifat perbuatan hukum, akibat hukum, dan dispute yang ada, baik yang bersifat eksternal maupun internal, baik pada perusahaan induk maupun anak perusahaan.

Kedua, financial due diligent dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang independen dan kredibel. Proses ini mencakup audit atas keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sekurangnya selama dua tahun berjalan, karena dipersyaratkan oleh Bapepam bahwa perusahaan yang akan go public harus membukukan keuntungan selama dua tahun berturut-turut. Tahap 1 dan 2 harus dilakukan melalui lelang terbuka," ucapnya.

Ketiga, revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan jasa apraisal yang independen dan kredibel. Keempat, membentuk tim pelaksana yang terdiri pejabat dari Depkeu-Kementerian Negara BUMN dan PT KS untuk meyakinkan bahwa tahap 1, 2, 3 berjalan sesuai aturan. "Barulah setelah itu semua dilalui, didaftarkan kepada Bapepam-LK," tutur Ruki.

Selain itu, manajemen KS dan Kementerian Negara BUMN perlu menunjuk underwriter untuk melaksanakan penawaran saham perdana ke publik. IPO dapat dilakukan setelah digelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pertanggungjawaban RKAP 2008 dan KS harus berhasil membukukan keuntungan 2 tahun buku," ujarnya.

Sementara "itu. Dirut PT Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang menegaskan, privatisasi BUMN produsen baja melalui opsi penawaran saham perdana (initial public offering/lPO) paling cepat dilakukan pada November 2008.

Untuk itu, lanjut dia, KS harus membuat laporan keuangan (audited dan consolidated) periode semester satu 2008. Tahap ini butuh waktu dua bulan," tuturnya.

Setelah itu, menurut dia, barulah KS bisa meregistrasi pengajuan IPO dan evaluasi kelengkapan dokumen di Bapepam. Tahap ini juga membutuhkan waktu dua bulan.

Di sisi lain, dia menerangkan, manajemen KS perlu menentukan penjamin emisi (underwriter) dan penasihat finansial yang ditunjuk berdasarkan hasil surat keputusan dari Kementerian Negara BUMN. "Barulah setelah itu, KS bisa roadshow untuk IPO setelah membuat profil perusahaan. Semua tahap harus dikerjakan secara paralel," ucapnya.

Secara terpisah, Komisaris PT Krakatau Steel (KS) Ansari Bukhari menjelaskan, dengan adanya permintaan dari Menneg BUMN untuk melaksanakan IPO pada September 2008, internal KS (jajaran komisaris dan direksi) akan mempersiapkan target tersebut. "Kalau penugasannya fokus ke IPO, opsi lain seperti strategic sale ya tidak dulu," katanya saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Rabu malam.

Menurut dia. Menneg BUMN sebagai pelaksana pemegang saham pemerintah berhak memilih opsi privatisasi yang terbaik untuk KS. "Sejak awal 2007. manajemen KS diberi penugasan untuk menjadi unlisted company. Nah, sekarang diberi tantangan melakukan IPO pada September 2008, manajemen KS akan mempersiapkan untuk itu," paparnya.

Ansari menerangkan, Menneg BUMN tentu memiliki kajian tertentu sehingga memberikan tantangan bagi manajemen KS agar IPO lebih cepat. "Manajemen KS kan pelaksana tugas dari pemegang saham yakni pemerintah. Karena itu, jika diminta IPO. ya kami siapkan." ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, opsi IPO sudah menjadi pilihan manajemen KS dibanding strategic sale. "Kalau IPO dianggap yang terbaik, tampaknya strategic sale tidak ditugaskan dulu," ujarnya, (ci 18)

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 23 

 

 Dilihat : 2830 kali