06 Juni 2008
Rizal Ramli Sarankan Jangan Jual Aset Negara

Jakarta, Pelita Pengamat ekonomi dari Econit. Rizal Ramli, berpendapat sebaiknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla melakukan moratorium hingga jabatannya berakhir dan tidak menjual aset-aset ne gara (BUMN) sampai terbentuk pemerintahan yang baru.

"Pemerintahan Ini tinggal satu tahun lagi. Sebaiknya dilakukan moratorium dan tidak menjual aset-aset negara (BUMN) hingga pemerintahan baru terbentuk." tegas Rizal dalam diskusi "Indonesia for sale penjualan aset-aset BUMN", di Jakarta. Kamis (5/6).

Dalam diskusi iui juga tampil sebagai pembicara Irman Pulrasidin dari Mercu Buana. Rias Wisnoew,Irdana dari Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN dan Ketua KKB DPR A Elfendy Choirie Saidah Sakwan dan Choirul Sholeh Rasyid

Rizal menegaskan setelah pemerintahan baru terbentuk, maka tugas utamanya adalah merevisi UU privatisasi maupun UU Perekonomian. Karena UU yang ada saat Ini disusupi oleh kepentingan asing. "Kita harus bangkit melawan neokolonialisme." tandasnya.

Bagi negara-negara barat yang terpenting adalah menguasai ekonomi Indonesia, karena itulah mereka sangat mempengaruhi saat membuat UU Perekonomian tersebut. Coba lihat saja setiap pasal-pasal yang ada selalu menguntungkan pihak asing.

"Bagi negara-negara asing tidak penting presiden gonta-ganti. begitu juga TNI/Polri-nya dijabat oleh siapa saja, karena yang terpenting bagi neokolonialisme adalah ekonomi Indonesia harus dikuasai." tegas Rizal.

Oleh sebab Itu mantan Menko Ekonomi pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengajak seluruh elemen bangsa khususunya serikat pekerja BUMN dan DPR untuk sama-sama menolak dan melawan penjualan BUMN seperti Krakatau Steel dan BUMN yang lainnya.

Dia berharap 100 tahun kebangkltan nasional Ini harus menjadi 100 tahun kebangkitan pekerja. Di negara yang kaya raya ini tidak logis ada rakyat kelaparan akibat kurang pangan.

Tingkat keberpihakan pejabat kepada rakyat sudah diragukan. sekalipun mereka cerdas dan ahli ekonomi serta berpendidikan sama-sama pula dari Amerika Serikat misalnya. "Yang penting itu adalah keberpihakan kepada rakyat dalam membuat kebijakan." tegas dia.

Dia memberikan contoh dalam penjualan aset-aset negara (privatisasi) BUMN. Selama empat tahun terakhir ini pejabat sudah disogok sebesar 300 Juta dolar AS. agar aset-aset BUMN seperti PT Krakatau Steel (KS) Itu terjual kepada pihak asing.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN. Rias Wisnoewardana, menambahkan menjual PT KS sama dengan menjual negara, karena PT KS aset vital yang terpenting bagi negara ini. Kalau aset-aset negara sudah terjual, berarti kedaulatan negara ini sudah tidak ada lagi.

Sumber : Pelita, Page : 2 

 Dilihat : 2850 kali