06 Juni 2008
Waspadai Politik Privatisasi PT KS - Anggota DPR Lintas Fraksi Satukan Sikap

Jakarta, Probisnis RM - Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan sikap tegas mereka menolak opsi Strategic Sales (SS) PT Krakatau Steel (KS) yang dinilai berpotensi merugikan negara. Hal itu dinyatakan dalam diskusi bertajuk Tolak Strategic Sales PT Krakatau Steel di Jakarta, kemarin.

Anggota-anggota DPR itu masing-masing Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Syarief Hasan, Zulkiflimansyah (FPKS), Alvin Lic (FPAN) dan Adc Daud Nasution (FPBR) melihat fakta yang menunjukkan jika pola serupa (SS, red) seperti yang dilakukan terhadap PT Indosat lebih banyak mendatangkan kerugian pada negara. Berbeda halnya dengan pola IPO pada PT Telkom dan Bank BRI, negara justru mendapat banyak keuntungan.

Di tempat terpisah, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan rencana penjualan PT KS. Anggota Komisi VI DPR, Hasto Kristyanto menilai manuver pemerintah yang mendorong privatisasi PT KS melalui metode SS yang mencederai politik privatisasi.

Privatisasi itu seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas kepemilikan masyarakat atas saham persero serta untuk mendorong BUMN agar menjadi pemimpin di setiap industri yang dimasukinya.

Karena itu, imbuh Hasto, Menneg BUMN seharusnya bertindak tegas mencegah intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menjadikan PT KS sebagai subordinat perusahaan global.

"Karena itulah langkah privatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) adalah cara terbaik yang menjamin adanya transparansi dan kesesuaian dengan politik privatisasi." katanya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, sebaiknya saham PT KS yang dilepas kepada publik maksimal sebesar 35 persen guna menjaga kepentingan nasional atas industri strategis yang mampu memberikan kontribusi terbaik pada perekonomian nasional.

Dan sisi politik, lanjutnya, rencana penjualan saham menjelang Pemilu 2009 ini juga bisa menimbulkan praduga seperti upaya mengumpulkan dana politik. "Daripada timbul berbagai dugaan, lebih baik pemerintah mendengar aspirasi yang muncul dari parlemen," tegasnya.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 4024 kali