06 Juni 2008
Perilaku Insider Trading Harus Diwaspadai

JAKARTA (Suara Karya) - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengingatkan pemerintah agar mewaspadai perilaku insider trading terkait rencana penawaran saham perdana (initial public offering/lPO) PT Krakatau Steel (KS).

"Dengan cara tersendiri, pemodal berkantong tebal berpeluang besar menguasai jumlah saham yang akan dilepas ke pasar. Dalam hal ini perilaku insider trading harus diwaspadai," kata Noorsy di Jakarta, Kamis (5/6). Menurut dia, keputusan IPO pada privatisasi KS tetap merupakan keputusan yang tidak didasarkan pada kepentingan nasional untuk membangun industri.

Dengan opsi IPO, tidak berarti KS akan terbebas dari cengkraman investor asing. "Selain itu, perubahan kebijakan menjadi IPO adalah karena pemerintah sepertinya sadar bahwa kebijakannya tidak populer dan mau menang sendiri (terkait rencana privatisasi KS melalui penjualan strategis)," katanya.

Noorsy juga menyayangkan bahwa dana hasil IPO tidak akan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan KS karena lebih difokuskan untuk menambal defisit APBN. "Dengan demikian, kebijakan IPO pada KS justru membuktikan pemerintah sedang menjalankan kebijakan neoliberal atau Konsensus Washington. Ini akan jelas-jelas memiskinkan orang miskin dan memperkaya orang kaya," katanya.

Sebelumnya, Menneg BUMN Sofyan Djalil mendesak DPR untuk segera memutuskan opsi privatisasi bagi KS. Pihaknya menantang manajemen KS untuk IPO pada September 2008. Pihaknya akan mendukung opsi apa pun yang disetujui DPR dan bila diputuskan akan IPO, maka kondisi pasar akan menjadi pertimbangan utama.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui penjualan strategis (strategic sales) karena dinilai hanya akan merugikan negara. Anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan bersama di Jakarta pada Kamis (5/6) itu meliputi Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, Zulkifliemansyah (Fraksi PKS), Alvin Lic (FPAN), dan Ade Daud Nasution (FPBR). Mereka menilai privatisasi dengan pola strategic sales itu jelas-jelas tidak menguntungkan negara.

Fakta menunjukkan bahwa pola serupa yang dilakukan terhadap PT Indosat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi negara. Berbeda halnya dengan pola penawaran saham perdana di bursa [initial public offering/ IPO) pada PT Telkom dan Bank BRJ, negara justru mendapat banyak keuntungan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan rencana penjualan PT Krakatau Steel (KS). Mcnurut anggota Komisi VI DPR Hasto Kristyanto, manuver pemerintah yang mendorong privatisasi KS melalui metoda strategic sales telah mencederai politik privatisasi. Privatisasi itu seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas kepemilikan masyarakat atas saham persero serta untuk mendorong BUMN menjadi pemimpin di setiap industri yang dimasukinya.

Oleh karena itu, Menneg BUMN seharusnya bertindak tegas untuk mencegah intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menjadikan KS sebagai subordinat perusahaan global. "Karena itulah langkah privatisasi melalui IPO adalah cara terbaik, yang menjamin adanya transparansi dan kesesuaian dengan politik privatisasi," katanya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, sebaiknya saham PT KS yang dilepas ke publik maksimal sebesar 35 persen guna menjaga kepentingan nasional atas industri strategis.

Sumber : Suara Karya, Page : 6

Sumber : Suara Karya, Page : 6

 Dilihat : 3952 kali