05 Juni 2008
Holding Bank BUMN Ditunda 2010

NERACA Jakarta - Walau telah menjatuhkan pilihan pada opsi holding untuk bank-bank BUMN dalam rangka memenuhi aturan single presence policy (SPP) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), pemerintah tidak akan terburu-buru merealisasikan hal itu. Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan holding bank BUMN baru bisa dilakukan 2010.

"Nah kita holding aja Kita masih tunggu hingga 2010, karena adanya aturan single presence policy. Karena itu, untuk kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu mendesak kita setuju SPP dan tidak minta dikecualikan," ungkap Sofyan, dalam coffee morning dengan wartawan di Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/6).

Ditanya apakah pembentukan holding bank BUMN setelah 2009, Sofyan menjawab, "Ya, nanti 2010 saja"

Selain itu, belum disetujuinya usulan privatisasi BUMN tahun 2008 menyebabkan setoran privatisasi tahun ini hanya sebesar Rp500 miliar dari hasil penjualan BUMN minoritas. "Praktis (penerimaan privatisasi) tahun ini tidak ada. Kalaupun ada hanya carry over (limpahan-red) privatisasi tahun 2007 ke tahun 2008," kata Sofyan, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perolehan dana Rp500 miliar tahun ini akan diperoleh dari hasil divestasi saham pemerintah di enam perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya minoritas atau kurang dari 51 persen.

Ke enam perusahaan tersebut yaitu PT Admindo (kepemilikan pemerintah 36,6 persen) PT Intirub (9,9 persen), PT Prasadha Pamunah Limbah (5 persen), PT Jakarta International Hotel and Development (JIHD) 1,33 persen, PT Kertas Blabak (0,84 persen), PT Kertas Basuki Rahmat (0,38 persen). "Pelepasan saham pemerintah di perusahaan itu dilakukan dengan pola strategic sales" katanya.

Meski begitu Sofyan tidak menyebutkan secara rinci kapan divestasi saham tersebut terealisasi. Ia hanya menyebutkan, divestasi telah dibahas di DPR.

Terkait usulan privatisasi tahun 2008 yang sudah disampaikan Kementerian BUMN kepada DPR, Sofyan menjelaskan, hingga kini belum menunjukkan kemajuan karena tanda-tanda mendapat persetujuan dewan.

BUMN yang diusulkan diprivatisasi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya.

Selanjutnya, Semen Batu Raja, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (direncanakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri (ada saham negara hampir lima persen), PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

Banyaknya BUMN yang akan diprivatisasi tersebut, Sofyan Djalil membantah anggapan berbagai kalangan bahwa pemerintah sudah panik dengan melepas saham BUMN untuk memenuhi APBN. "Itu nggak benar. Yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah untuk merestrukturisasi BUMN agar kinerja keuangannya lebih sehat," katanya.

Sofyan juga menjelaskan bahwa privatisasi bukan untuk mencari dana untuk APBN, tetapi untuk meningkatkan modal kerja perusahaan.

"Privatisasi PTPN misalnya, tidak untuk APBN tetapi untuk menambah ratusan hektar lahan perkebunan yang dimiliki PTPN," ujarnya.* dini

Sumber :  Harian Ekonomi Neraca, Page : 8 

 Dilihat : 2744 kali