05 Juni 2008
Meneg BUMN Tantang DPR Buat Keputusan IPO

Jakarta - Bola panas privatisasi PT Krakatau Steel (KS) sekarang berada di tangan DPR. Sebab, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai mekanisme pelepasan saham pabrik baja plat merah itu pada DPR. Namun, pemerintah meminta DPR agar membuat keputusan dalam waktu sepekan ini.

Demikian pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil dalam coffee morning, Rabu (4/6) di Kementerian BUMN, Jakarta. "Saya challenge DPR dalam minggu ini sudah bisa ambil keputusan, jadi kita bisa lebih cepat untuk Go IPO," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan kebutuhan yang paling krusial bagi KS saat ini adalah ekspansi. Oleh karena itu, keputusan tentang hal tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, baik dilakukan melalui IPO maupun strategic sale (SS). "DPR harus segera memutuskan, kalau DPR maunya IPO ya sudah lakukan saja, tunggu apa lagi, jangan hanya berwacana saja, toh lebih cepat lebih baik," ujarnya.

Sofyan menganggap DPR hanya terus berwacana dan terlalu bertele-tele dalam mengambil keputusan KS. Sementara realisasinya tidak pernah nyata. "DPR harus cepat bergerak, jangan sampai akhir tahun tidak ada keputusan oke," ketusnya.

Sofyan juga menyatakan urusan KS dan dirinya sudah berakhir kini hanya tinggal menunggu putusan dari DPR dan kesiapan KS menghadapi IPO. Lebih jauh, Sofyan menegaskan BUMN akan mendukung hasil keputusan apapun yang akan diberlakukan pada KS, selama keputusan tersebut masih dalam jalur ekspansi bagi KS.

Hanya saja, Sofyan memberikan warning, jika DPR memutuskan KS untuk IPO di tengah kondisi pasar saat ini, sebenarnya agak kurang pas. Meski demikian, ia optimis hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak pada kinerja KS.

Untuk itu, Sofyan punya solusinya, yakni pelepasan saham KS dilakukan dengan cara bertahap. "Kalau situasi pasar buruk seperti sekarang, kita lepas dulu 5 persen. Nanti kalau sudah oke akan kita lepas lagi sebanyak 40 persen, tapi tetap dengan additional share, lanjutnya.

Ranah Politik

Pada kesempatan tersebut Sofyan juga menegaskan kekecewaannya karena menganggap privatisasi KS kini tidak lagi berjalan dalam jalur ekonomi yang wajar, namun telah memasuki ranah politik.

Akibatnya, pembicaraan tentang KS sudah penuh dengan kecurigaan dan persoalan privatisasi KS dijadikan amunisi oleh para praktisi politik. Sofyan juga mewanti-wanti pada semua pihak agar mengkaji ulang jika bermaksud mengobok-obok KS demi kepentingan pribadi.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan pihaknya akan menunda privatisasi KS. Alasan Agung, DPR tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dalam penjualan aset negara seperti kasus PT Indosat Tbk yang dijual pada Grup Temasek, Singapura.

Agung juga menilai privatisasi KS hanya akan merugikan negara dan menghabisi aset negara. Dia menganggap privatisasi KS sangat tidak menguntungkan negara baik, dari segi ekonomis dan politik. "Saya tidak setuju KS dijual. Sebab, kalau tujuannya hanya untuk mencari dana, konsorsium bank-bank internasional banyak menawarkannya, tidak perlu sampai di jual," ungkap Agung.

Namun, jika harus privatisasi, Agung menilai sebaiknya pelepasan KS dilakukan melalui pasar modal. Sebab, mekanisme IPO membuat aset berharga yang dimiliki bangsa ini tidak dikuasai asing.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 1 

 Dilihat : 3883 kali