05 Juni 2008
DPR Diminta Putuskan Metode Privatisasi KS

JAKARTA(SINDO)-Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Sofyan Djalil meminta DPR segera memutuskan metode privatisasi PT Krakatau Steel (KS). Hal itu diharapkan meredam pro-kontra yang berkembang diseputar proses privatisasi BUMN baja tersebut. , "Kita challenge DPR dalam minggu ini bisa membuat putusan sehingga (KS) bisa go public lewat IPO (in itialpublic offering). Masalah KS bukan lagi soal ekonomi, melainkan politik-ekonomi, diskusi tentang KS tidak lagi menyentuh masalah substansi, tetapi politis," ujar Meneg BUMN di Jakarta kemarin.

Jika opsi IPO dianggap menyelesaikan masalah, Meneg meminta IPO segera dilakukan pada September mendatang. Terkait dengan itu, Meneg BUMN juga mendesak manajemen KS untuk segera mempersiapkan IPO sehingga prosesnya dapat segera berjalan dan tidak molor. "Bagi saya KS is closed, sekarang tinggal DPR, ayo buat putusan. Dan saya tantang manajemen untuk mempersiapkan IPO September ini," cetusnya.

Meneg juga berjanji akan memberikan dukungan bagi manajemen KS jika DPR akhirnya memang memutuskan privatisasi melalui IPO. "IPO oke, tetapi kalau pasar situasinya buruk, kita lepas dulu 5%. Kalau pasar bagus akan kita tambah. Atau kita catat 40% tapi kita jual additional share" ujarnya.

Pro dan kontra proses privatisasi KS berkembang setelah pemerintah mengisyaratkan memilih metode penjualan strategis (strategic sale). Langkah itu dinilai lebih baik ketimbang pelepasan saham perdana karena selain BUMN baja itu memperoleh dana segar untuk pengembangan produksi, juga membuka peluang transfer teknologi dari pembeli. Namun, banyak kalangan, termasuk manajemen KS, lebih memilih IPO dengan alasan lebih transparan dan kebutuhan dana tetap dapat tercukupi. Perusahaan juga dinilai dalam kondisi baik sehingga dapat melakukan pengembangan secara mandiri.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengakui, wacana privatisasi KS memang sudah berkembang ke mana-mana. Bahkan, beberapa menteri menurut dia telah melakukan lobi terkait hal itu. Karena itu, pada rapat kerja Komisi VI pekan depan, DPR akan meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rasional alasan privatisasi saham KS. "Dengan begitu tidak ada kesan hidden agenda dalam pemberian opsi strategic sales ataupun IPO," tuturnya.

(setiawan arianto)

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 13 

 Dilihat : 3782 kali