05 Juni 2008
SBY Diwarning Tidak Jual Aset Negara

JAKARTA - Terus dijualnya perusahaaan-perusahaan nasional kepada asing kembali mendapat kritik keras dari Rizal Ramly. Mantan Menko Ekonomi di era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu meminta pemerintah segera melakukan moratorium atau penghentian sementara aksi privatisasi.

"Apalagi, masa pemerintahan ini kan tinggal setahun lagi." katanya dalam diskusi Indonesia For Sale Penjualan Assel-Aset BUMN yang diadakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di Gedung DPR. kemarin (4/6). Turut hadir Ketua FKB Effendy Choirie, anggota Komisi X DPR Saidah Sakwan, dan anggota Komisi VI Choirul Sholeh Rasyid. Keduanya anggota FKB.

Rizal lantas menyontohkan keputusan pemerintah yang tetap menyetujui penjualan PT Krakatau Steel kepada pihak asing.

"Selain keterlaluan, penjualan ini rawan penyimpangan," katanya. Dia menuding selama empat tahun terakhir, keuangan negara mengalami kerugian besar akibat privatisasi.

Karena itu, dia berharap pemerintahan baru yang terbentuk dari pemilu dan pilpres 2009 dapat mempelopori revisi UU bidang Perekonomian yang terlalu proasing. Di antaranya, UU BUMN yang mengatur privatisasi, UU Migas dan UU Penanaman Modal Asing.

Namun. Rizal memahami para pemodal asing pasti melakukan perlawanan balik melalui lobi tingkat tinggi. Menghadapi Pemilu 2009, mereka akan mendukung siapa pun sosok capres yang mampu menjamin kepentingan investasinya. "Pemodal asing tidak terlalu menganggap penting apakah presidennya ganti atau tidak. Yang penting, sektor-sektor ekonomi strategis bisa dikuasai," tandasnya.

Dalam diskusi itu. Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Rias Wisnoewardana juga menyampaikan penolakannya atas penjualan PT Krakatau Steel. Menurut dia. Krakatau Steel merupakan aset vital negara. "Pemerintah telah menggadaikan kedaulatan negara ini," cetusnya.

Terpisah. Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengatakan 90 anggota DPD dari total 128 anggota sudah ikui memberi tandatangan penolakan privatisasi Krakatau Steel melalui strategic sales kepada pihak asing. "Kalau dipersentase berarti sudah 70 persen lebih." kata wakil dari Jawa Barat itu.

Meski sudah menggalang dukungan internal yang cukup besar, imbuh dia, DPD masih akan mendengar pandangan dan pendapat dari publik. Misalnya, perwakilan masyarakat Banten. Menteri BUMN, dan manajemen Krakatau Steel beserta serikat karyawannya. "Kami akan secepamya membahas dan mengeluarkan sikap resmi lembaga," tegasnya, (pri)

Sumber : Indo Pos, Page : 2

 Dilihat : 3544 kali