05 Juni 2008
Privatisasi Krakatau Steel Diputuskan lewat IPO - Sebelum akhir tahun IPO harus sudah dilaksanakan.

KEMENTERIAN Negara BUMN akhirnya memutuskan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebagai mekanisme privatisasi PT Krakatau Steel (KS). Bahkan Menneg BUMN, Sofyan Djalil menantang manajemen KS untuk melakukan IPO pada September mendatang. "Manajemen sangat keras dan yakin memilih IPO, sedangkan DPR pun nampaknya berat pada opsi itu. Jika memang IPO pilihan yang terbaik, saya tantang KS untuk go public pada September mendatang," katanya di Jakarta, Rabu (4/6).

Tidak hanya menantang KS, Sofyan juga meminta DPR segera memuluskan rencana go public ini. Dia berharap DPR bukan sekadar berwacana mendukung IPO, namun lambat dalam memberikan keputusan privatisasi. Dia meminta DPR segera memberikan keputusan, agar privatisasi dapat dilakukan tahun ini juga.

Bagi pemerintah, yang terpenting adalah agar KS segera meningkatkan kapasitas produksinya. Apa pun mekanisme privatisasi yang dipilih "Sebelum akhir tahun ini privatisasi KS harus dapat terlaksana. Supaya kita cepat mengembangkan bisnis," katanya menegaskan.

Pilihan IPO dinilainya sangat realistis. Mengingat opsi kemitraan strategis (strategic sales) banyak menuai protes, sedangkan dukungan terhadap IPO semakin menguat. Sofyan mengakui, pemerintah menghadapi posisi yang sulit dalam melakukan privatisasi KS. Karena isu privatisasi KS tidak lagi masalah ekonomi (bisnis) semata, tapi sudah bernuansa politik.

Dia mengatakan, pembahasan privatisasi KS telah pula penuh dengan kecurigaan. Bahkan dijadikan sebagai amunisi praktisi politik. "Masalah privatisasi KS sudah keluar dari substansinya. Malah dipolitisasi," katanya mengungkapkan.

Disinggung adanya isu broker dalam privatisasi KS, Sofyan menjamin hal tersebut tidak akan terjadi. Apa pun opsi privatisasi yang dipilih. Tapi kalau IPO, tentu akan ada biaya yang biasa atau wajar dikeluarkan. Yakni untuk underwriter fee, legal fee, consulting fee, dan arranger fee. "Kalau IPO memang ada biaya tertentu. Tapi pejabat negara tidak boleh meminta komisi. Ini namanya gratiflkasi," katanya menegaskan.

Terkait pernyataan Sofyan sebelumnya, yang mengatakan KS tidak mungkin melakukan IPO karena buruknya pasar saham. Dia mengatakan, tidak akan langsung melepas saham KS dalam jumlah besar. Menurutnya, dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bagus saat ini, saham yang dilepas bisa lima persen dulu. Setelah kondisi membaik, maka pelepasan saham akan ditingkatkan sampai batas maksimum, yakni 40 persen.

Secara terpisah Ketua Komisi VI DPR, Hasto Kristiyanto menyambut positif keputusan privatisasi yang ditetapkan Kementerian Negara BUMN.

Menurutnya, ini akan mempercepat proses privatisasi itu sendiri. Yang terpenting kata dia, pemerintah satu suara dalam menentukan opsi apa yang dipilih. Sehingga keputusan lebih cepat dicapai.

Hasto bahkan mengatakan, keputusan privatisasi mungkin dapat dihasilkan dalam satu kali rapat lagi. "Keputusan privatisasi cukup dengan satu kali rapat lagi. Asal pemerintah solid dan satu suara dalam memilih IPO," katanya ketika dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (4/6). Antarini Vellandrie/ Wahyu Utomo

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 3

 Dilihat : 3709 kali