05 Juni 2008
PRIVATISASI - Pemerintah Lego Saham Minor di Enam BUMN

JAKARTA (Ml) Pemerintah mulai melakukan proses divestasi saham minoritas di enam BUMN. Dengan hasil divestasi itu, diperkirakan dana vang akan terkumpul dan disetorkan pada kas negara mencapai Rp500 miliar.

"Setoran privatisasi untuk APBN praktis tidak banyak karena cuma Rp500 miliar. Nah, itu diharapkan dari saham kita yang tinggal 1% tidak mungkin lagi kita kelola karena saham kita sudah sangat kecil," ungkap Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dalam bincang dengan wartawan di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan program privatisasi untuk saham minor ini berbeda dengan privatisasi pada perusahaan yang saham pemerintahnya dominan. Dia mencontohkan, untuk Krakatau Steel, Garuda, dan lainnya privatisasi ditujukan untuk memperkuat modal perusahaan. Sehingga, BUMN bisa melakukan ekspansi dan lainnya.

Lebih jauh Sofyan menjelaskan pelaksanaan privatisasi BUMN yang santer dibicarakan bukan berarti menjual BUMN. Proses itu ditujukan bukan untuk mencari uang guna menutupi defisit APBN. Privatisasi dilakukan untuk meningkatkan modal kerja perusahaan.

Menurut Sofyan, untuk privatisasi PT Perkebunan Nusantara, misalnya, ditujukan untuk memberikan tambahan dana bagi pengembangan lahan. Hasil privatisasi, seluruh uangnya akan digunakan untuk mengembangkan beberapa ratus hektare kebun baru. "Jadi tidak ada itu untuk APBN. Kalau ada yang mengatakan pemerintah sudah panik dan menjual BUMN untuk APBN, itu tidak benar. Yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah untuk restrukturisasi BUMN," jelas Sofyan.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Menteri Negara BUMN Muhammad Said Didu. Kendati begitu, dia mengakui penjualan saham pemerintah di beberapa perusahaan memang ada yang masuk ke kas negara. Namun, itu dilakukan hanya pada perusahaan yang tidak perlu lagi dimiliki negara.

Selain itu, jelas Said, porsi kepemilikan pemerintah di perusahaan itu sangat kecil. Sehingga, pemerintah tidak bisa melakukan keputusan apapun di perusahaan tersebut. "Seperti industri kawasan, pemerintah pusat sudah tidak mau memiliki saham di situ lagi," ujarnya. (Toh/E-2)

Sumber : Media Indonesia, Page : 13 

 Dilihat : 2873 kali