05 Juni 2008
Manajemen KS Curigai Kepentingan Terselubung

TANTANGAN Menneg BUMN, Sofyan Djalil agar manajemen PT Krakatau Steel (KS) menggelar IPO pada September 2008 ditanggapi dingin Komisaris PT KS, Zaki Anwar Makarim.

"Kalau saya, tidak ada masalah, KS siap kapan saja. Jadwal sudah disepakati, akhir tahun atau lebih cepat program ini harus dilakukan," ujar Zaki kepada Probisnis di Jakarta, kemarin.

Walau meladeni tantangan Sofyan, secara khusus. Zaki mempertanyakan sikap pemerintah yang acap kali menekan serta menjelek-jelekan PT KS yang berimplikasi pada jatuhnya harga saham BUMN penghasil baja ini.

Seharusnya, sambung Zaki, pemerintah tidak perlu bersikap seperti itu. PT KS dipandangnya tahu mana yang terbaik, mana yang tidak bagi perusahaan.

"Saya mencurigai sikap pemerintah saat ini, dikhawatirkan adanya kepentingan terselebung sehingga tarik menarik privatisasi PT KS menjadi kencang. Ini patut diwaspadai," tandasnya.

Mengenai kinerja PT KS, Zaki menuturkan, saat ini khususnya dalam bidang bisnis maupun keuangan, kondisi PT KS dalam keadaan baik. Target laba 2008 sebesar Rp 850 miliar realisasinya sampai April 2008 mencapai Rp 420 miliar. Sementara posisi neracanya cukup kuat.

Hal senada dikatakan Direktur Utama PT KS Fazwar Bujang. "Kinerja PT KS akan terus kita lakukan juga pengembangannya. Urusan putusan apakah opsi IPO atau SS itu domainnya pemerintah dan DPR. Yang jelas PT KS lebih setuju IPO," kata Fazwar kepada Probisnis di Jakarta, kemarin.

Di kantornya, Menneg BUMN Sofyan Djalil menegaskan, jika manajemen PT KS lebih setuju dengan opsi IPO, beranikah PT KS menggelar IPO pada September mendatang.

Selain menantang manajemen PT KS, Sofyan juga meminta DPR segera memutuskan opsi apa yang akan dipilih dalam privatisasi.

"Dalam minggu-minggu ini saya berharap DPR sudah memutuskan. Sehingga akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik," kata Sofyan usai coffe morning dengan wartawan di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhidin mengaku belum punya keputusan apapun terkait privatisasi ini. Dikatakannya, hal ini masih perlu pembahasan lebih dalam seperti terkait dengan saham kepemilikan serta hal lainnnya.

"Sampai saat ini, DPR dan pemerintah belum pernah membahas secara detil mengenai privatisasi

PT KS. Kok, tiba-tiba kita harus segera memutuskan. Ini sangat aneh," tanya Muhidin kepada Probisnis di Jakarta, kemarin.

Bekas Menteri Perekonomian, Rizal Ramli juga meminta privatisasi PT KS jangan dilakukan terburu-buru. Pembahasan dan pengkajian harus dilakukan karena UU privatisasi saat ini lebih pro pada kepentingan asing ketimbang lokal.

"UU privatisasi harus dibongkar karena subtasinya lebih berpihak pada asing. Makanya wajar jika pemerintah hobinya melego BUMN," ujar Rizal dalam dialog bertema Indonesia For Sale, Privatisasi BUMN di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, kemarin. FIK

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 2696 kali