16 Oktober 2007
Biaya produksi konsumen baja terancam naik 18 %

JAKARTA: Biaya produksi sektor industri pengguna baja terancam naik hingga lebih dari 18% dibandingkan dengan biaya pada saat ini, bila pemerintah merealisasikan rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) sebesar 30% kepada negara-negara pengekspor baja ke Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Achmad Safiun mengatakan BMAD tersebut akan membuat harga beli baja impor tersebut menjadi naik, sehingga industri penggunanya harus membayar lebih mahal.

Sementara itu, PT Krakatau Steel (KS) yang menjadi salah satu produsen baja nasional, belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan baja domestik.

Safiun memperkirakan kebutuhan baja dalam negeri saat ini mencapai enam juta ton per tahun, sedangkan KS hanya mampu memenuhi setengah dari dari kebutuhan tersebut, sehingga harus mengandalkan baja impor sebesar tiga juta ton per tahun. Salah satu industri pengguna baja yang akan langsung terkena dampak tersebut adalah sektor industri mesin dan logam.

"40% hingga 60% dari total biaya produksi industri mesin dan logam adalah komponen bahan baku. Jadi kalau sampai ada penetapan BMAD sebesar 30%, maka biaya produksi bisa naik hingga 18% atau lebih dari itu," kata Safiun saat ditemui pekan lalu.

Dia mengatakan hal tersebut terkait dengan rencana pemerintah untuk mengenakan BMAD kepada lima negara ekspor baja yakni China, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan yang tengah diinvestigasi oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Namun, industri otomotif, elektronik, dan alat berat di Indonesia yang terafiliasi dengan korporasi di Jepang, tidak akan terkena dampak pengenaan BMAD tersebut karena mereka mendapatkan fasilitas bebas bea masuk baja, seperti yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA).

Sementara itu, industri konstruksi, alat pertanian, dan infrastruktur yang menggunakan baja, akan semakin tertekan dengan adanya BMAD tersebut. "Pokoknya yang akan terkena dampak adalah industri atau perusahaan yang tidak terafiliasi dengan Jepang," tambah Safiun.

Inefisiensi Ketua Umum Gamma itu menuding rencana pengenaan BMAD kepada baja impor tersebut hanya merupakan upaya untuk melindungi industri baja nasional yang tidak efisien, sehingga akhirnya merugikan industri pengguna baja.

Dia menilai upaya perlindungan tersebut tidak akan membuat industri baja nasional menjadi efisien, melainkan justru akan membuat inefisiensi terus berlanjut.

"Seperti KS, mesinnya sudah tua, sehingga membutuhkan energi yang besar. Sebagai perbandingan, KS membutuhkan energi 640 kilowatt per ton, sedangkan negara lain hanya 300 kilowatt per ton. Bagaimana bisa bersaing?" ujar Safiun. Dirut Krakatau Steel Daenulhay tidak memberikan jawaban ketika dikonfirmasikan mengenai inefisiensi tersebut.

Berdasarkan data Departemen Perindustrian, konsumsi produk baja canai panas (hot rolled coil/HRC) nasional mencapai sekitar 2,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi di dalam negeri hanya 1,6 juta ton.

Beberapa jenis produk yang diduga dijual dengan harga dumping a.l. HRC, HRP (baja lembaran panas/hot rolled plate) dan CRC (baja canai dingin/cold rolled coils).

Pada Agustus lalu, Menteri Keuangan menghapus tarif bea masuk produk HRC melalui Peraturan Menkeu No. 85/PMK.011/2007. Peraturan tersebut berlaku selama enam bulan terhitung sejak 7 Agustus 2007.

Penghapusan tarif bea masuk tersebut sempat dikhawatirkan akan merugikan industri hulu baja nasional, karena akan bersaing dengan produk impor.

Sumber : Bisnis Indonesia, 16 October 2007

 Dilihat : 4486 kali