05 Juni 2008
Pemerintah Pilih IPO untuk KS - Dalam tahap awalsaham KS yangdilepas di lantai bursasebesar 5 persen.

JAKARTA -Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan privatisasi PT Krakatau Steel harus dilakukan melalui penawaran saham perdana (initial public offering,IPO), yang dijadwalkan terealisasi September 2008. "Kita memutuskan KS itu di-IPO, sekarang tinggal DPR (untuk dimintai persetujuan)," kata Sofyan Djalil di Kantor Meneg BUMN, di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurutnya, Kementerian BUMN akan menantang manajemen KS dan DPR untuk membuat keputusan agar CPO dapat dilaksanakan secepatnya. Pro dan kontra menyangkut opsi yang akan diambil pemerintah untuk privatisasi baja plat merah ini masih mengemuka, selain opsi strategic sale.

Sederet perusahaan baja berskala internasional yang berminat membeli saham KS dengan pola strategic sales antara lain Arcelor Mittal, BlueScope, Tata Steel, Pohang Steel dan Essar Steel.

Menurut Sofyan Djalil, ide privatisasi melalui penjualan strategis maupun IPO merupakan langkah yang bagus demi meningkatkan kapasitas produksi PT Krakatau Steel. "Bagi kita yang penting tujuannya tercapai KS bisa meningkatkan kapasitas paling sedikit 5 juta ton per tahun," katanya.

Sesungguhnya kebutuhan dana untuk investasi saat ini tidak lagi untuk pembangunan ground field karena KS telah memiliki infrastruktur seperti pelabuhan, tanah, listrik dan air. "Hasil perolehan dana dari percepatan IPO digunakan untuk meningkatkan teknologi," katanya.

Namun sejumlah analis dan pengamat pasar modal menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi KS untuk mencatat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sentimen pasar masih negatif. "Kalau situasinya (pasar) buruk seperti sekarang, kita lepas dulu sebesar 5 persen. Tetapi kalau pasar sudah bagus akan kita tambah, dan dicatat sebesar 40 persen yang dijual additional share," katanya.

Ia mengakui, pemerintah mengahadapi posisi yang sulit dalam melakukan privatisasi KS tersebut karena masalahnya bukan lagi masalah teknis ekonomi tetapi juga dipengaruhi ekonomi politik. Diskusi tentang privatisasi KS selama ini tidak lagi menyentuh masalah substansi tetapi telah masuk pada wilayah politis. "Karena itu saya ingin katakan agar DPR segera membuat keputusan. Jangan sampai kita (terus)berwacana seperti ini sampai akhir tahun tidak ada keputusan ya atau tidak," ujar mantan Menkominfo ini.

Ia juga mengatakan, pembicaraan tentang KS telah pula penuh dengan kecurigaan dan masalah politik yang dijadikan amunisi praktisi politik. Terkait privatisasi melalui pola IPO tersebut, Sofyan menjamin bahwa tidak ada komisi apapun dan bagi siapapun. "Pejabat negara tidak boleh meminta komisi. Tapi kalau IPO tentu ada biaya yang biasa atau normal dikeluarkan yaitu untuk underwriter fee, legal fee, consulting fee, dan arranger fee. Kalau pejabat pemerintah menerima itu namanya gratifikasi," ujarnya.

Setoran privatisasi

Pada bagian lain, Sofyan Djalil mengatakan, belum disetujuinya usulan privatisasi BUMN tahun 2008 menyebabkan setoran privatisasi tahun ini hanya sebesar Rp 500 miliar dari hasil penjualan BUMN minoritas. "Praktis (penerimaan privatisasi) tahun ini tidak ada. Kalaupun ada hanya "carry over" (limpahan-red) privatisasi tahun 2007 ke tahun 2008," katanya.

Menurutnya, perolehan dana Rp 500 miliar tahun ini akan diperoleh dari hasil divestasi saham pemerintah di enam perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya minoritas atau kurang dari 51 persen. Bant/fir

Sumber : Republika, Page : 15 

 

 Dilihat : 3239 kali