05 Juni 2008
Penjualan Aset Negara Harus Ditangguhkan

Jakarta-Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus melakukan moratorium (penangguhan) penjualan aset-aset negara (BUMN) sampai terbentuknya pemerintahan baru. Revisi UU privatisasi BUMN maupun sejumlah UU terkait lainnya mendesak untuk dilakukan jika Indonesia tidak mau terjebak pada neokolonialisme ekonomi.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Indonesia Bangkit Rizal Ramli dalam diskusi "Indonesia for Sale-Penjualan Aset-aset BUMN", yang digelar Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rabu (4/6).

"Ketika pemerintahan baru terbentuk, pejabat pemerintah yang baru harus melakukan revisi terhadap UU privatisasi dan UU perekonomian lainnya, karena kalau mau bangkit, harus ada jalan baru melawan neokolonialisme," kata Rizal Ramli.

Khusus menyangkut rencana privatisasi Krakatau Steel, Rizal mengatakan mekanisme penjualan strategis atau strategic sale harus dijauhi. Dengan teknologi yang sudah sangat kuno, produksi KS saat ini hanya mencapai 2,5 juta ton pertahun.

"Teknologinya sudah sangat kuno dan boros energi. Banyak anak perusahaan berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ada yang beli di atas kertas sudah untung 100 persen. Itu karena aset-aset KS selama ini belum pernah direevaluasi," lanjut Rizal Ramli.

Ia menggaris bawahi maju tidaknya perusahaan itu bergantung manajemennya, bukan siapa yang bakal jadi pemiliknya. Oleh karena itu, jika saham KS hendak dilempar ke publik tidak boleh dilakukan dengan cara penjualan strategis tetapi dengan IPO. "Itu pun harus ada batasnya, 5-10 persen. Paling tidak, publik bisa mengontrol. Selain itu, tidak ada konflik kepentingan antara pimpinan," katanya.

Jika KS direevaluasi, katanya, asetnya bisa terungkap dua kali lipat dari aset yang ada sekarang. Artinya, jika dioptimalkan, produksinya pun bisa meningkat 2,5-3 juta ton. (inno jemabut)

Sumber : Sinar Harapan, Page : 14 

 Dilihat : 2865 kali