05 Juni 2008
Pemerintah Putuskan Privatisasi KS melalui IPO

JAKARTA (Suara Karya) - Menneg BUMN Sofyan Djalil memastikan privatisasi PT Krakatau Steel (KS) akan dilakukan melalui mekanisme penawaran saham perdana di bursa (initial public offering/IPO. Rencananya IPO akan dilakukan September 2008.

"Kita memutuskan KS itu di IPO, sekarang tinggal DPR (untuk dimintai persetujuan)," kata Sofyan Djalil pada acara Coffe Morning dengan media massa di Kantor Menneg BUMN, di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut dia, Kementerian Negara BUMN akan menantang manajemen KS dan DPR untuk membuat keputusan agar IPO dapat dilaksanakan secepatnya. Namun demikian, pro dan kontra menyangkut opsi yang akan diambil pemerintah untuk privatisasi produsen baja plat merah ini masih mengemuka, selain terkait opsi penjualan strategis (strategis sale).

Apalagi sederet perusahaan baja berskala internasional berminat menjadi mitra strategis KS melalui privatisasi pola strategic sales, antara lain ArcelorMittal, BlueScope Steel, Tata Steel, Pohong Steel, dan Essar Steel.

Menurut Sofyan Djalil, ide privatisasi melalui penjualan strategis maupun IPO merupakan langkah yang baik demi meningkatkan kapasitas produksi PT Krakatau Steel. "Bagi kita yang penting tujuannya tercapai, di mana KS bisa meningkatkan kapasitas paling sedikit 5 juta ton per tahun," ujarnya.

Sesungguhnya kebutuhan dana untuk investasi saat ini tidak lagi untuk pembangunan ground field (sarana dasar), karena KS telah memiliki infrastruktur, seperti pelabuhan, tanah, listrik dan air. "Hasil perolehan dana dari percepatan IPO digunakan hanya untuk meningkatkan teknologi," katanya.

Dia mengakui, pemerintah mengahadapi posisi yang sulit dalam melakukan privatisasi KS tersebut. Ini karena masalahnya bukan lagi masalah teknis ekonomi, tetapi juga dipengaruhi ekonomi politik.

Ini terlihat dari sejumlah diskusi tentang privatisasi KS yang justru masuk pada wilayah politis. "Karena itu saya ingin katakan agar DPR segera membuat keputusan. Jangan sampai kita (terus) berwacana seperti ini. Malah sampai akhir tahun bisa tidak ada keputusan, ya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menyatakan, tiga prinsip harus dipegang teguh menyangkut keberadaan PT krakatau Steel. Yaitu menjunjung kedaulatan negara di atas segalanya dan mempertahankan BUMN yang strategis. Kalaupun mendesak kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan ragam jenis produksi serta efisiensi dan efcktifivitas produksinya, maka harus dicarikan cara-cara yang terbaik sceara politik, ekonomi, dan sosial.

"Intinya begitu. Pemerintah jangan tergesa-gesa mengambil langkah, karena tidak sangat mendesak. Jangan sampai terjadi penyesalan. Kalau sudah kita sesali, tidak bisa mundur lagi. Pemerintah harus mengambil pelajaran dari pengalaman pahit memprivatisasi PT Indosat, PT Telkomsel, BCA, PT Semen Gresik, Bank Danamon, atau Jakarta International Container Terminal (JICT) yang merugikan negara,"kata Ginandjar.

Secara terpisah, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, pemerintah harus untuk melakukan moratorium untuk tidak menjual aset-aset BUMN sampai terbentuknya pemerintahan baru. "Ketika pemerintahan baru terbentuk, maka pejabat pemerintah harus melakukan revisi terhadap ketentuan privatisasasi BUMN Kalau mau bangkit, maka harus ada jalan baru melawan neokolonialisme," kata Rizal dalam diskusi "Indonesia for Sale-Penjualan Aset-aset BUMN di Jakarta, kemarin.

Turut hadir Irman Putrasidin dari Universtitas Mercu Buana, Rias Wisnoewardana (Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN) serta Kelua FKB DPR A Effendi Choirie, Hj Saidah Sakwan, dan Choirul Sholeh Rasyid..

Oleh sebab itu. Rizal mengajak seluruh elemen bangsa khususnya serikat pekerja BUMN dan DPR untuk sama-sama menolak dan melawan penjualan BUMN, salah satunya Krakatau Steel. "Seratus tahun kebangkitan nasional inis emoga menjadi seratus tahun kebangkitan pekerja di negara yang kaya raya ini. Jadi tidak logis ada rakyat kelaparan akibat kurang pangan di negeri kaya ini," ujarnya.Sedangkan Rias Wisnoewardana mengatakan, menjual KS sama dengan menjual negara, karena terdapat aset vital dan merupakan bagian terpenting untuk pembangunan bangsa. "Kalau tidak, mahasiswa dan kaum buruh akan demo besar-besaran menentang penjualan Karatau Steel itu," kala Rias.

Sumber : Suara Karya, Page : 7 

 Dilihat : 3810 kali