04 Juni 2008
Privatisasi Krakatau Steel

RENCANA privatisasi PT Krakatau Steel (KS) masih menuai pro dan kontra. Yang pro menyatakan privatisasi tersebut akan memperkuat modal KS, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memanfaatkan teknologi baru yang lebih efisien. Selain itu, KS dapat menjadi motor bagi penguatan industri baja nasional, sekaligus memiliki akses un tuk masuk ke pasar global.

Yang kontra berpendapat sebaliknya. KS adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor yang sangat strategis bagi perkembangan industri nasional. Privatisasi KS dikhawatirkan menggeser kekuatan monopoli dari negara ke swasta. Bila ini terjadi,rangkaian dampak negatif akan ditanggung industri-industri hilir yang menggunakan produk-produk KS.

Selain itu, sebagaimana dapat kita baca dari laporan yang dibuat jajaran direksi dan komisaris, kinerja KS akhir-akhir ini menunjukkan perbaikan. Target keuntungan tahun 2008 ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar.

KS juga telah memiliki rencana strategis sampai 2011 berupa peningkatan jumlah produksi dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton per tahun.

Dalam kondisi seperti sekarang, ketika kinerja KS sedang membaik dan kondisi permintaan pasar masih terbuka lebar men jual KS ibarat memberikan cawan emas ke tangan orang lain. Kita telah bersusah payah membenahinya, setelah bagus diserahkan kepada pihak lain. Janji-janji privatisasi seperti peningkatan efisiensi, penurunan biaya dan harga, perbaikan teknologi dan daya inovasi, ternyata juga tidak selalu benar. Yang terjadi justru sering sebaliknya, besaran saham pemerintah akan mengalami dilusi karena ulah pemilik baru yang membuat rencana investasi sesuai kepentingannya.

KS justru mengundang pihak lain untuk meramaikan industri baja nasional dengan mendirikan pabrik baru.

Soalnya, selama ini KS hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan baja nasional. Industri keperkakasan, suku cadang, galangan kapal, dan properti yang terus berkembang, membuka ruang yang cukup memadai untuk para pendatang baru.

Namun, calon pemain baru merasa khawatir. Kalau pemerintah masih memiliki badan usaha, perannya sebagai regulator akan rancu dengan perannya sebagai operator (pelaku). Mereka takut tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Rencana privatisasi KS menambah daftar kecemasan publik, karena sebelum ini, beredar daftar 44 BUMN yang akan dijual pada 2008. Daftar tersebut dibuat Komite Privatisasi BUMN. Ini yang membuat geram Amien Rais, sehingga muncul sebutan ekonomi kalap (kalaponomics).

Harus diakui, gelombang privatisasi sejak pertengahan 1980-an semakin menjadi-jadi. Diilhami Reaganomics dan thacerism,privatisasi dianggap sebagai salah satu resep mujarab agar negara kembali menjalankan fungsi utamanya. Itu sebabnya privatisasi sering dilihat dalam perspektif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan mengurangi beban berlebih yang dihadapi negara (thereduction of government overload).

Privatisasi juga dinilai merupakan salah satu cara untuk membabat penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Laksamana Sukardi (2002) menyebut BUMN selama ini merupakan breeding ground (tempat pembiakan) KKN. Dengan privatisasi, tata kelola perusahaan diharapkan menjadi lebih baik, pelayanan yang diberikan kepada konsumen membaik, dan penerimaan pajak negara meningkat.

Benarkah privatisasi meningkatkan efisiensi? Ada dua teori ekonomi yang mendukung keterkaitan tersebut. Teori pertama adalah Property Right Theon) (PRT). Menurut PRT, masalah utama BUMN adalah " non-transferability of ownership", tidak Seperti di perusahaan swasta yang pemiliknya dengan mudah memperjualbelikan kepemilikannya. Pemilik perusahaan swasta dengan mudah memberi penalti apabila kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan. Kepemilikan negara adalah sesuatu yang abstrak, tidak jelas.dan bahkan dapat mengarah pada apa yang oleh Garret Hardin disebut sebagai "the tragedy ojcommons".

Teori kedua adalah Teori Keagenan (Agency Theory). Dalam BUMN tidak ada mekanisme pemantauan efektif yang membuat manajemen (agen) mengambil putusan terbaik bagi principalnya (negara). Bahkan, para wakil pemilik (politikus dan pejabat negara) sering menjual hak kontrolnya untuk kenikmatan-kenikmatan individual atau kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Dalam kondisi demikian,BUMN tidak menghadapi kendala anggaran yang ketat (soft budget constraints), karena ada harapan jika terjadi apa-apa, subsidi dengan mudah bisa didapat.

Meski demikian, bukti-bukti empiris masih belum sepenuhnya mendukung keterkaitan di atas. Banyak kalangan menyatakan bahwa efisiensi lebih terkait dengan struktur pasar atau tekanan persaingan daripada kepemilikan. Swasta juga tidak identik dengan tata kelola yang baik. Dalam konteks Indonesia, sektor swasta justru yang mempertontonkan aji mumpung berlebihan (excessive moral hazard), yang akibatnya kita rasakan pada krisis hebat 1997/1998.

Biaya sosial privatisasi juga tidak boleh dipandang ringan, seperti pemutusan hubungan kerja, berkurangnya kesempatan berlatih bagi jajaran manajemen, jaminan berlangsungnya kebijakan pemerintah yang mandiri dan berdaulat.

Di sejumlah negara, privatisasi sering menyimpang dari cita-cita awalnya. Pengalaman Eropa Timur menunjukkan, privatisasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan atau membangun oligarki baru, dengan praktik alokasi kepemilikan lebih besar kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau afiliasi politik tertentu.

Sejumlah negara lain justru memilih revitalisasi BUMN untuk menavigasi peran baru negara dalam konteks globalisasi. Bagaimanapun, negara tidak boleh kehilangan kedaulatan di hadapan pasar. Negara harus mampu menjinakkan atau mengendalikan benih-benih destruktif dari mekanisme pasar. Tanpa kemampuan tersebut, cita-cita menuju negara sejahtera hanya sebuah ilusi yang paling fantastis.(*))Penulis, Gwv BesarFE

PROF HENDRAWAN SUPRATIKNO PHD

UKSW, Salatiga; Alumnus

Tinbergen Institute, Belanda

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 1 

 

 Dilihat : 3252 kali