04 Juni 2008
Privatisasi Krakatau Steel

TARIK menarik kepentingan telah berbuah kontroversi atas rencana privatisasi Krakatau Steel (KS). Dari kontroversi itu, amat sangat terkesan, kuatnya benturan kepentingan ekstra, yang memancing kecurigaan "ada udang di balik baja". Sesuatu yang tak boleh terjadi. Disadari atau tidak, kontroversi itu kembali menorehkan stigma negatif terhadap pengelolaan BUMN.

Kita memandang, privatisasi KS sebagai bagian dari proses pemberdayaan BUMN untuk berkembang sebagai perusahaan publik yang mandiri. Sekaligus memberi manfaat besar bagi bangsa. Tidak menempatkan KS sebagai obyek komoditas yang bisa diperdagangkan begitu saja. Karena itulah, amal sangat wajar, bila Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ks beserta seluruh stakeholder menentukan sikap yang tega Memilih Initial public offering (IPO) ketimbang strategic partner. dan kita sangat percaya, Menteri Negara BUMN tak akan pernah membiarkan KS, bernasib sama dengan sejumlah BUMN lain mengalami privatisasi selama ini. Terutama yang terjadi di ujungi pemerintahan Presiden Suharto sampai masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Kuncinya adalah sense of responsibility terhadap keberadaan BUMN sebagai instrumen perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tak sekadar hanya sebagai salah satu Income generate negara. Dalam  kontek inilah, moral obligasi menjadi sangat penting dan utama, ketimbang transaksi bisnis semata.

Dalam hal privatisasi BUMN, dilihat dan sudut pandang moral obligasi tersebut, sebenarnya terdapat dua indikator penting yang mesti menjadi pertimbangan. Yaitu public benefit dan performance. BUMN yang mempuyai. public benefit dan performance yang tinggi. Jelas tidak boleh diprivatisasi Sebaliknya BUMN yang tinggi public benefitnya tapi rendah performennya, mesti diberdayakan, agar kinerjanya terus meningkat. Hanya BUMN yang rendah public benefitnya dan rendah performnncenya yang dianjurkan untuk privatisasi Paling tidak. BUMN yang boleh diprivatisasi adalah yang rendah public benefitnya, dan tinggi performancenya

Secara obyektif kita harus menilai ks dan seluruh aspek dan dimensinya. Karena, pada akhirnya KS bukan hanya sekadar BUMN. KS telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan sosialnya. yang ketika kita salah menentukan pilihan skema privatisasi, akan menimbulkan sedemikian banyak dampak sosial Ikutannya. Karena itu, seluruh stakesholder harus memperoleh informasi secara lebih transparan, untuk melihal eksistensi KS dalam keseluruhan konteksnya. Karena itulah, kita perlu memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ks. untuk melaksanakan fungsinya. Membebaskan KS dari tindakan business us ussual dan menempatkan disiplin pasar modal sebagian strategis pengelolaan ks untuk itu, selayaknya, Menteri BUMN beserta Dewan Komisaris dan Dewan Direksi KS. mesti dibebaskan dari aneka kepentingan sesat dalam menentukan sikap, kebijakan, dan keputusannya. Agar keputusan tersebut, mendorong akselerasi dalam melakukan depolitisasi dan eliminasi berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik (internal dan eksternal). Termasuk membebaskan KS dari aktivitas periferal yang tidak bernilai.

Mestinya, kita mendorong Dewan Komisaris dan Di Direksi KS, untuk selalu berani mengambil keputusan penting dan tidak takut risiko, berdasarkan prinsip-prinsip good faith, deligent, care, dan tanpa benturan kepentingan. IPO sang dipilih oleh kalangan internal KS. merupakan pilihan yang fair. Bang Sem

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 17 

 

 Dilihat : 2721 kali