04 Juni 2008
Privatisasi Harus Terbuka

Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mengatasi problem menutupi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), biasanya dilakukan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Sebab, menilik sumber-sumber keuangan negara memang tampak sulit. Itu pula  yang menjadi salah satu alasan kenapa harga BBM dinaikkan.

Belakangan, kita sedang meributkan privatisasi PT Krakatau Steel di Cilegon. Pabrik baja ini dulu menjadi kesayangan bangsa ini, tapi kini wacana privatisasinya mulai bergulir. Sebagai warga bangsa, saya ingin ikut memberi masukan terkait rencana privatisasi Pertama, privatisasi sebaiknya dilakukan untuk perusahaan yang bukan vital, sehingga tidak berpolemik, apalagi dianggap melanggar UUD 1945 karena terkait hajat hidup orang banyak.

Kedua, privatisasi, bila memang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan secara transparan, dan melalui diskusi mendalam. Jadi, publik bisa tahu detail proses privatisasi, bahkan mungkin bisa memberi masukan.

Ketiga, sebaiknya dicarikan jalan di luar privatisasi. Dengan begitu, perusahaan tersebut tetap milik negara dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Misalnya, memeriksa kembali pembayar pajak yang diduga masih banyak terjadi "patgulipat.

Keempat, saatnya mengganti wacana privatisasi dengan nasionalisasi. Dengan nasionalisasi, bukan tak mungkin pendapatan negara akan bertambah, terutama nasionalisasi terhadap usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang ba-yak.

Heri Kusutari

Jalan Cipatat No 15, Bandung

FirmanurangRajamandala

Sumber :  Suara Karya, Page : 11 

 Dilihat : 3370 kali