04 Juni 2008
DPRD Banten Tolak Strategic Sales - Terkait Privatisasi PT KS

Serang, Warta Kota DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menolak rencana pemerintah melakukan privatisasi PT Krakatau Steel (PT KS) dengan cara strategic sales atau penjualan strategis.

Penolakan Ini disampaikan tujuh dari sembilan fraksi setelah mendengar aspirasi yang disampaikan Serikat Karyawan PT Krakatau Steel (SKKS) di ruang Panitia Anggaran Gedung DPRD Banten. Selasa (3/6).

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Sadeli Karim, usai rapat dengar aspirasi bersama SKKS yang digelar secara tertutup tersebut. Menurut Sadeli, tujuh dari sembilan fraksi yang hadir dalam rapat tersebut mendukung SKKS untuk menolak privatisasi PT KS dengan cara strategic sales.

Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Fraksi PKB dan PBR belum menyatakan pendapatnya karena tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, lanjut Sadeli, pernyataan Itu bukan keputusan dewan.

"Pimpinan dewan memerintahkan kepada komisi II untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke Jajaran Direksi PT KS. Kemungkinan keputusan itu baru bisa dikeluarkan Senin (9/6) mendatang." kata Sadeli.

Wakil rakyat dari Fraksi PKS ini menambahkan, hasil pertemuan komisi II dengan Jajaran PT KS Itu nantinya akan dibahas melalui panitia musyawarah (panmus). "Hasil pembahasan panmus Itu yang menjadi keputusan dewan dan akan disampaikan ke Presiden sebagai pengambil keputusan." Jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum SKKS, Budi Santoso, ketika dihubungi melalui telepon mengatakan, pihaknya mendukung positip kali DPRD yang merespons aspirasipihaknya dalam menolak privatisasi dengan strategic sales itu.

Hadirkan menteri

Ketua Komisi II DPRD Banten, Media Warman, mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan jajaran Direksi PT KS untuk melakukan kroscek terkait rencana privatisasi perusahaan pelat merah tersebut pada Kamis (5/6) besok.

"Kami juga akan minta kepada Jajaran direksi untuk menghadirkan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, sehingga Jelas apa tujuannya melakukan privatisasi Ini." kata Media Warman.

Dalam pertemuan Itu. rencananya Komisi II akan melibatkan unsur serikat pekerja dan elemen masyarakat. "Semua masukan dari serikat pekerja, elemen masyarakat, serta Jajaran direksi Itu menjadi masukan bagi dewan dalam menentukan sikap nantinya." tuturnya.

Pihaknya, lanjut Media, menyarankan agar privatisasi perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara Itu dilakukan dengan cara penawaran saham perdana (IPO/lniltal public offering). bukan penjualan strategis. Sehingga masyarakat bisa ikut andil dalam membeli saham perusahaan tersebut dan perusahaan tidak Jatuh ke tangan asing. Hal Ini pula sebenarnya yang telah disampaikan dan dituntut oleh SKKS [Warta Kota. 3/6). (nir)

Sumber : Warta Kota, Page : 7 

 Dilihat : 3852 kali