03 Juni 2008
Ulama Banten Tolak Privatisasi Krakatau Steel

Jakarta | Jurnal - Nasional, MAJELIS Ulama Indonesia (MUD Banten menyatakan menolak privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui penawaran saham perdana (IPO) dan strategic partnership. Sebab penjualan KS akan mengancam kepentingan ekonomi nasional mengingat peranan industri baja sebagai basis semua jenis industri.

"Termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Banten KH Wahab Afif yang tertuang dalam suratnya kepada Ketua DPD RI, Ginandjar Kartasmita di Gedung DPD, kemarin (2/6). Surat tersebut ditandatangani Ketua MUI Banten, KH Wahab Afif bersama Sekretaris Umum, HE Sibli Sarjaya.

Menurut Wahab, masyarakat Banten telah memberikan dukungan besar sejak awal pendirian KS tahun 1971 di Cilegon, Jawa Barat. Hingga kini memiliki 10 anak perusahaan dan enam perusahaan joint venture. Pembebasan lahan kawasan industri ditandai dengan peletakan batu pertama atau peresmian pembangunan Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon di area kurang lebih 616 hektare, 20 Mei 1962.

"Masyarakat waktu itu dengan ikhlas melepaskan sawah, ladang, area pemukiman, bangunan pesantren, bahkan tanah pekuburan," ujarnya. Dijelaskan, kerelaan masyarakat Banten melepaskan miliknya didorong harapan bahwa KS akan bermanfaat besar bagi mereka.

Apalagi setelah statusnya ditetapkan menjadi proyek vital berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963 tanggal 25 Juni 1963. Harapan itu menjadi kenyataan ketika pertumbuhan KS telah mendorong perkembangan Banten, khususnya Cilegon yang semula berupa kecamatan kemudian menjadi kota yang modern.

MUI Banten menekankan, lapangan pekerjaan yang tercipta bukan hanya terkait pabrik baja dan pengembangan industri baja dalam arti luas. Tapi juga bagi pegawai negeri sipil dan berbagai lapangan kerja lainnya yang menuntut jasa pelayanan.

Atas prakarsa dan sebagai bagian itikad manajemen KS, di kawasan industri Cilegon telah berdiri berbagai lembaga pendidikan tingkat dasar sampai tinggi. Juga sejumlah masjid dan mushala yang dibangun di area pabrik, kompleks perumahan, dan lingkungan sekitarnya.

"Kami mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menetapkan pilihan metode privatisasi KS," ungkap Wahab. Pendapat senada disampaikan anggota DPD Provinsi Banten Renny Pudjiati, Rabu (14/5).

Frlederich Batari

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 6 

 Dilihat : 2800 kali