Corporate Governance
 

TATA KELOLA PERUSAHAAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

Salah satu kunci sukses pengelolaan bisnis Perusahaan adalah melalui pengimplementasian Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan diimplementasikannya GCG, diharapkan pengelolaan sumber daya dan organisasi Perusahaan menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis dan produktif serta selalu berorientasi pada tujuan Perusahaan dan memperhatikan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah (added value) membantu Perusahaan untuk mampu bertahan dalam persaingan.serta menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Penerapan praktik terbaik Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengelolaan bisnis Perseroan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan stakeholders lainnya. Dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.

Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengadopsi standar terbaik yang berlaku di Indonesia seperti Pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, standar penerapan GCG untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto Per-09/MBU/2012 dan SK-16/S MBU/2012.

PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 Tentang Road Map Menuju BUMN Bersih, Kementerian BUMN mengharapkan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG, baik secara administratif maupun substantif, serta adanya keinginan untuk mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Perusahaan menyambut baik program BUMN Bersih tersebut dan mengimplementasikannya melaluiimplementasi program “Krakatau Steel (KS) Bersih”. Untuk menjalankan kegiatan dan bisnis Perusahaan dengan berlandaskan komitmen "KS Bersih" , ditetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan menjadi landasan dalam penjabaran kebijakan operasional Perusahaan meliputi :

  1. Menjalankan tata kelola Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan.
  2. Menerapkan Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Pengamanan dan Lingkungan Industri yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan, menjamin kontinuitas, profitabilitas, dan, pertumbuhan Perseroan selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
  3. Menyempurnakan sistem pelaporan pelanggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan memerangi praktik yang bertentangan dengan praktik Good Governance, yaitu melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System).
  4. Melaksanakan program Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai diterapkan pada tahun 2014.
  5. Penyempurnaan buku Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja serta sosialisasi kepada seluruh karyawan guna membudayakan perilaku yang beretika dalam melakukan kegiatan kerja dan bisnis Perseroan.
  6. Menetapkan Code of Conduct (CoC)/Etika Penggunaan e-mail dan internet sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kaidah Tata Kelola IT (IT Governance).
  7. Menetapkan wajib pengisian Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Direktur Anak Perusahaan serta pejabat struktural Perseroan sampai 2 (dua) level di bawah Direksi melalui SK Direksi No. 68/DU-KS/Kpts/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Penetapan Jabatan Struktural Di Lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Yang Wajib Menyampaikan LHKPN Serta Penunjukan Koordinator Pengelolaan LHKPN Dan User Aplikasi Wajib LHKPN.